Said Didu Ungkap Obrolannya dengan Prabowo: Soal Kapolri, PSI, dan Gibran
DEMOCRAZY News
16 Februari 2026 12:04 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Muhammad Said Didu mengungkapkan detail pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari reformasi Polri, oligarki, hingga dinamika politik terkait Gibran Rakabuming Raka.
Dalam wawancara di kanal Akbar Faizal Uncensored yang tayang Sabtu (14/2/2026), Didu menceritakan bagaimana pertemuan tersebut berawal dari inisiasinya mengumpulkan sekitar 50 tokoh kritis terhadap pemerintah di rumahnya pada 27 Januari lalu.
Presiden Paparkan Data Perampokan Negara
Didu mengaku terkesan dengan keseriusan Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. “Bayangkan presiden mempresentasikan sendiri tentang perampokan negara. Berapa besar yang dirampok, siapa perampoknya dan apa yang akan dilakukan terhadap para perampok,” ujar Didu.
Menurut Didu, Prabowo memaparkan data lengkap tentang kerugian negara, termasuk praktik under invoice selama 30 tahun yang mencapai 1.300 triliun dolar.
Baca Juga
Presiden juga menyebutkan nama-nama pelaku dan sektor yang terlibat, mulai dari batubara, nikel, CPO, hingga judi online yang merugikan negara 12 miliar dolar.
“Presiden tahu betul tentang ini. Dia bilang baru kali ini dapat data lengkap setelah jadi presiden. Ternyata dugaannya yang 30% itu melebihi itu,” kata Didu.
Soal Reformasi Polri
Terkait reformasi Polri, Didu mengungkapkan bahwa Presiden membahas cukup lama soal ini.
Prabowo bahkan meminta pendapat peserta pertemuan apakah Polri sebaiknya berada di bawah menteri atau langsung di bawah presiden.
“Beliau sepertinya tidak mau menyelesaikan secara parsial. Kalau hanya sekedar mengganti Kapolri sudah berkali-kali. Tapi tidak menyelesaikan masalahnya,” jelas Didu.
Didu menyatakan bahwa Prabowo memiliki rencana menyelesaikan masalah Polri secara tuntas, bukan sekadar tambal sulam.
“Saya melihat kalau mau tuntas enggak mungkin pakai undang-undang sekarang,” ungkapnya.
Kejutan Mundurnya Kepala OJK
Didu juga menceritakan momen mengejutkan saat pertemuan berlangsung. Prabowo sempat keluar menerima telepon dan kembali dengan kabar pengunduran diri Kepala OJK.
“Dia bilang ‘Ah, baguslah kepala OJK mengundurkan diri’. Ternyata dia kasih ultimatum agar mundur sebelum jam 18.00 karena pemain-pemain saham tidak bisa lagi memanfaatkan Bursa Efek Jakarta untuk merampok uang rakyat,” tutur Didu.
Oligarki dan Kekuasaan
Didu menegaskan bahwa pertemuan di rumahnya bertujuan mencari solusi atas masalah oligarki yang menguasai lima kedaulatan: politik, hukum, ekonomi, sumber daya alam, dan wilayah.
“Yang saya maksud oligarki adalah pengusaha yang berbisnis dengan mendiktekan kekuasaan, mendikte penegak hukum, menguasai politik. Bukan pengusaha biasa,” jelasnya.
Dia menilai Prabowo adalah presiden kedelapan yang berani menyentuh oligarki. “Bapak sekarang sudah masuk di titik to kill or to be killed. Dibunuh atau membunuh. Karena dari tujuh presiden sebelumnya, Bapak yang pertama berani menyentuh oligarki,” kata Didu kepada Prabowo saat pertemuan.
Baca Juga
Tentang PSI dan Gibran
Didu mengungkapkan pernyataan mengejutkan Prabowo soal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Ternyata dia menjelaskan, Pak Arcok (Kapolri) itu konsentrasi memenangkan PSI bukan memenangkan Prabowo,” ungkap Didu.
Terkait Gibran, Didu menceritakan proses politik yang memaksa Prabowo memilih putra Presiden Jokowi sebagai cawapres.
Menurutnya, dua nama calon lain yang dipertimbangkan Prabowo dikriminalisasi, kemungkinan merujuk pada Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto.
Didu juga mengungkap interpretasinya atas pernyataan Gibran saat deklarasi: “Pak Prabowo tenang saya sudah di sini.”
Menurutnya, kata-kata itu bisa diartikan bahwa Prabowo “terpaksa” memilih Gibran, bukan karena kerelaan murni.
Tidak Tertarik Masuk Pemerintahan
Ditanya kemungkinan bergabung dengan pemerintahan, Didu menegaskan lebih memilih tetap di luar.
“Saya 30 tahun di dalam jadi skrup. Kalau di luar saya bisa jadi mobil. Saya lebih senang di luar untuk membantu ke dalam sebagai manusia merdeka,” katanya.
Didu mengaku kehilangan penghasilan 272 juta rupiah per bulan setelah memilih keluar dari sistem, namun dia merasa lebih bermakna bisa menyuarakan kritik untuk kebaikan negara.
Pertemuan antara Prabowo dengan kelompok kritis ini dipandang sebagai langkah positif membuka ruang dialog, meski efektivitasnya masih akan diuji melalui kebijakan konkret ke depan.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
