Prabowo Undang Tokoh Oposisi ke Istana: Dialog Terbuka atau Strategi Politik?
DEMOCRAZY News
2 Februari 2026 1:21 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh yang selama ini berada di luar lingkaran kekuasaan, termasuk mereka yang kerap disebut sebagai tokoh oposisi.
Langkah ini dinilai pengamat politik sebagai sikap positif, meski pertanyaan tentang substansi dan tujuan pertemuan masih mengemuka.
Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa nama yang dikenal kritis terhadap pemerintah, di antaranya Prof. Dr. Siti Zuhro (peneliti Brin), mantan Pimpinan KPK Abraham Samad, dan mantan Kabareskrim Susno Duadji.
Meski Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah mereka adalah tokoh oposisi, ia menegaskan bahwa yang diundang adalah tokoh-tokoh berkapasitas dan berkompeten untuk berdiskusi dengan presiden.
Baca Juga
Isu Krusial Jadi Bahasan
Menurut pengamat politik Adi Prayitno dalam kanal YouTube-nya yang diunggah Ahad (1/2/2026), sejumlah isu strategis menjadi materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Abraham Samad dilaporkan membahas komitmen pemerintah terkait supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk penyelamatan aset negara dari cengkeraman oligarki dan kelompok koruptor.
Sementara Siti Zuhro membahas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, isu yang tengah menjadi sorotan publik terkait dengan ongkos politik dan aspek demokrasi lokal.
Apresiasi dengan Catatan
Adi Prayitno mengapresiasi keterbukaan Prabowo untuk berdialog dengan pihak-pihak di luar kekuasaan.
“Ini adalah sikap positif yang mesti diapresiasi. Bagaimana presiden dan pemerintah membuka hati, pikiran, dan ruang dialog kepada tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan semacam ini menciptakan mutual understanding dan membuka ruang untuk merumuskan solusi atas isu-isu politik, ekonomi, dan hukum yang ramai diperbincangkan publik.
Namun, ia menilai pemerintah perlu memperluas dialog tidak hanya kepada tokoh senior, tetapi juga kepada influencer, anak muda, dan Generasi Z yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah di media sosial.
Kritik terhadap Program Populis
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah ini mencatat bahwa sejumlah program pemerintah yang terkesan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menuai kritik tajam dari kalangan muda.
Baca Juga
“MBG dikritik, Koperasi Desa Merah Putih juga dikritik, Sekolah Rakyat juga dikritik. Pihak-pihak ini yang saya kira perlu juga untuk diajak bicara,” kata Adi.
Ia menambahkan bahwa meski program-program tersebut terlihat pro-rakyat secara konsep, kritik terhadap implementasi dan besaran anggaran perlu didengarkan pemerintah.
Harapan Jangka Panjang
Adi Prayitno berharap pertemuan ini menjadi tradisi politik yang berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya pemerintah terus membuka pintu komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis yang memiliki integritas dan komitmen untuk berbakti kepada bangsa, meski berada di luar kekuasaan.
“Semoga ini menjadi tradisi yang cukup baik. Di masa-masa yang akan datang pemerintah semakin terbuka untuk membuka ruang-ruang dialog kepada pihak-pihak outsider,” tutupnya.
Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pemberantasan korupsi setelah satu tahun berkuasa dinilai cukup tinggi, dengan sejumlah kasus besar yang sebelumnya tidak tersentuh kini mulai dieksekusi.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
