DEMOCRAZY.ID – Tekanan publik yang terus membesar dinilai memberi dampak serius pada kondisi psikologis Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik, Rocky Gerung menilai situasi politik belakangan ini memperlihatkan paradoks kekuasaan, ketika legitimasi personal presiden masih tinggi, namun legitimasi institusi demokrasi justru melemah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menciptakan kegelisahan berkepanjangan yang tidak pernah diselesaikan secara substantif.
Rocky mengurai kegelisahan itu dengan membandingkan tingginya angka penerimaan publik terhadap figur presiden dengan rapuhnya infrastruktur demokrasi.
Ia menyebut legitimasi personal yang kuat tanpa diimbangi institusi yang kokoh justru berbahaya bagi stabilitas politik.
“Kalau legitimasi personal 80 persen sementara legitimasi institusional cuma 20 persen, itu bukan kabar baik. Demokrasi yang sehat butuh percakapan kritis, bukan kultus individu,” ujarnya.
Ia menilai ruang publik saat ini lebih dikuasai oleh kerja public relation ketimbang public opinion.
Pemerintah, kata Rocky, sibuk mempromosikan citra, sementara suara kritis publik justru ditekan atau dialihkan.
Akibatnya, data ekonomi dan politik yang beredar kerap dipertanyakan kredibilitasnya oleh pasar internasional.
Rocky menyinggung anjloknya indeks saham dan derasnya arus modal keluar sebagai sinyal bahwa dunia luar tidak sepenuhnya percaya pada narasi resmi pemerintah.
Dalam pandangannya, tekanan ekonomi nyata dirasakan masyarakat.
Daya beli melemah, biaya hidup naik, mahasiswa terpaksa pindah kos karena tak sanggup membayar sewa, dan ancaman pengangguran makin besar.
Ia menyebut kondisi ini sebagai “retak” ekonomi, bukan sekadar perlambatan biasa.
“Ini bukan lagi crash, tapi crack. Retaknya sudah kelihatan,” katanya.
Rocky juga menautkan tekanan politik dan ekonomi itu dengan kondisi psikologis Presiden Jokowi.
Ia menilai gejala kesehatan yang tampak belakangan lebih masuk akal dijelaskan sebagai dampak stres berat.
“Kalau faktor genetik dan makanan tidak masuk, tinggal satu penjelasan: stres,” ujarnya.
Stres itu, menurut Rocky, bersumber dari situasi pasca-kekuasaan dan tudingan politik yang terus menghantui, termasuk soal masa depan politik keluarga.
Ia menyebut Jokowi menghadapi apa yang disebut sebagai post power syndrome, kondisi yang kerap dialami pemimpin yang terlalu lama berkuasa.
Dalam konteks ini, upaya mempertahankan pengaruh melalui jalur politik keluarga justru memperpanjang kegelisahan.
Rocky menilai keterlibatan buzzer memperkeruh keadaan.
“Kesalahan terbesar Jokowi adalah menyewa buzzer. Mereka tidak punya kepentingan Jokowi sehat. Kalau Jokowi tenang, mereka kehilangan kerjaan,” ucapnya.
Isu restorative justice yang sempat mencuat juga dinilai gagal meredakan ketegangan.
Rocky menilai konsep restoratif seharusnya mengembalikan harmoni dan ketenangan batin, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Polarisasi makin tajam, isu terus bergulir, dan kegelisahan tidak pernah benar-benar selesai. “Yang senang itu buzzer, bukan presidennya,” katanya.
Lebih jauh, Rocky mengingatkan bahwa situasi domestik Indonesia tidak pernah lepas dari pantauan kekuatan global.
Pasar keuangan internasional, menurutnya, sangat sensitif membaca gejala politik dan psikologi kekuasaan di dalam negeri.
Dalam sistem yang terbuka, isu kecil bisa digoreng menjadi alat spekulasi yang merugikan Indonesia.
Ia menutup analisanya dengan menekankan pentingnya mengembalikan peran kampus dan ruang akademik sebagai penghasil gagasan alternatif.
Demokrasi, kata Rocky, hanya bisa diselamatkan jika kebebasan berpikir benar-benar dijaga.
“Kebebasan berpikir itu sederhana: kebebasan untuk mempersoalkan pikiran kekuasaan,” tegasnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sumber: Herald