Pengakuan Israel Atas Somaliland Bukan Hal Sepele, Ini Dampaknya Terhadap Somalia dan Tanduk Afrika!
DEMOCRAZY News
30 Desember 2025 4:40 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Israel memicu krisis baru di Tanduk Afrika setelah mengumumkan pada Jumat (22/12/2025) malam pengakuan atas wilayah Somaliland sebagai negara merdeka.
Pengakuan ini menyusul pertemuan antara Presiden Somaliland Abdirahman Arawo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pemerintah federal Somalia mengerahkan kemampuan diplomatiknya untuk menggalang dukungan internasional dan regional guna menolak langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam PBB, dan konstitusi Uni Afrika, menurut pernyataan dari kantor perdana menteri Somalia.
Langkah Israel tersebut menuai kecaman internasional dan Arab, dari negara-negara dan organisasi termasuk Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Negara-Negara Arab, IGAD, Uni Afrika, serta beberapa negara Arab dan Afrika.
Baca Juga
Pernyataan Presiden
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud berupaya menyatukan barisan internal untuk menghadapi pengakuan Israel atas bagian-bagian Somalia yang merdeka.
Sementara Parlemen Federal Somalia mengadakan sidang khusus pada Ahad lalu untuk membahas perkembangan ini.
Sheikh Mohamud menyampaikan pidato kepada parlemen untuk membagikan upaya terbaru yang dilakukan dalam hal ini, menurut sumber khusus Aljazeera, dikutip Senin (29/12/2025).
Pernyataan pemerintah Somalia mengenai krisis ini menetapkan pedoman kerja resmi yang didasarkan pada hukum internasional, Piagam PBB, dan legitimasi internasional, serta upaya diplomatik dan hukum, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai pelanggaran batas merah.
Baca Juga
Pernyataan tersebut secara implisit mengkritik niat Israel dari langkah ini, yang diringkas sebagai berikut:
1. Mengusir orang Palestina dan membuat mereka tanpa negara
2. Mencari kehadiran militer di wilayah tersebut yang memberikan Tel Aviv pijakan di jalur internasional.
Tindakan Mogadishu
Menteri Perikanan dan Ekonomi Biru Ahmed Hassan, dalam wawancara khusus dengan Aljazeera, menganggap langkah tersebut sebagai intervensi agresif yang terang-terangan dalam urusan internal negara berdaulat oleh entitas yang terancam punah, dan upaya untuk memaksakan realitas politik yang ditolak.
Intervensi tersebut dipimpin pihak yang kehilangan legitimasi moral dan hukum, dan mencari pijakan di Tanduk Afrika dengan memecah belah negara-negara dari dalam, dan itu tidak akan terjadi.
Hassan mengatakan Mogadishu menganggap hal ini sebagai garis merah.
“Karena kita berbicara tentang kedaulatan negara, bukan tentang pandangan politik, dan persatuan Somalia bukanlah masalah yang dapat diperdebatkan atau dinegosiasikan, melainkan dasar berdirinya negara, dan setiap pengakuan atas sebagian wilayah kita di luar kerangka ini merupakan agresi politik langsung dan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional, dan tidak akan ditanggapi dengan lunak.”
Mengenai kemungkinan berkembangnya masalah ini menjadi tindakan militer atau bahkan gerakan simbolis, Menteri Ahmed Hassan mengatakan, “Kami tidak mengancam dengan kekuatan dan tidak mencari eskalasi, tetapi harus jelas bahwa negara Somalia tidak lemah dan tidak lalai, dan tidak akan membiarkan kota mana pun di negaranya dijadikan platform ancaman atau basis pengaruh asing.”
Dia menambahkan, “Kami memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengambil tindakan yang kami anggap tepat untuk melindungi persatuan negara, dan kami tidak akan membiarkan adanya pemaksaan dengan kekuatan politik atau luar negeri.”
Dampak pengakuan
Menteri tersebut menegaskan bahwa pengakuan tersebut berdampak pada keamanan nasional Somalia.
Hal ini karena membuka peluang terjadinya pelanggaran keamanan dan intelijen yang berbahaya, mengancam keamanan Laut Merah dan Teluk Aden, serta mempersulit upaya pemberantasan terorisme.
“Kami tidak memandang hal ini sebagai peristiwa simbolis, melainkan sebagai ancaman strategis terhadap keamanan Arab dan Afrika,” tutur dia.
Baca Juga
Mengenai kemungkinan pengakuan ini mendorong wilayah lain untuk memisahkan diri, Menteri Hassan berpendapat bahwa itulah tepatnya tujuannya.
Tetapi dia menjelaskan, mereka yang bertaruh pada pemecahan Somalia adalah orang-orang yang keliru dan negara akan menghadapi setiap kecenderungan separatis dengan tegas dan sesuai hukum serta mencegah ambisi sempit berubah menjadi ancaman nasional yang menyeluruh.
Dia juga tidak yakin negara lain akan mengkuti Israel.
“Saya tidak yakin ada negara yang akan mengingikuti entitas yang tidak sah dan tidak punya legitimasi. Kalau itu terjadi, kita akan mengevaluasi ulang hubungan politik, ekonomi, dan keamanan kita dengan negara mana pun yang melanggar kedaulatan Somalia, dan kita akan gunakan semua platform internasional untuk mengisolasi upaya apa pun yang mencoba melegitimasi pemisahan.”
Menteri Ahmed Hassan mengirimkan pesan kepada semua pihak yang menargetkan Somalia, dengan mengatakan, “Siapa pun yang mencoba mengganggu persatuan Somalia berarti menempatkan dirinya dalam konfrontasi dengan negara Somalia, bukan dengan wilayah atau pemerintahan sementara. Kami memiliki negara, lembaga, dan garis merah, dan persatuan negara ini tidak dapat diuji, juga bukan bahan untuk eksperimen geopolitik.”
Tujuan Israel
Sementara itu, peneliti politik Muhammad Abdi Sheikh menegaskan kepada Aljazeera Net bahwa tidak mungkin Mogadishu akan melakukan konfrontasi militer langsung dengan Hargeisa (ibu kota Somaliland), mengingat kompleksitas situasi internal Somalia, sensitivitas situasi regional, serta biaya politik dan keamanan yang harus ditanggung.
Namun, menurut Sheikh, pemerintah federal mungkin akan mengambil langkah-langkah tidak langsung, seperti mendukung suku-suku yang menentang pemisahan di bagian barat Somaliland dan memperkuat pengakuan dan dukungan politik terhadap pemerintahan baru di timur laut Somalia yang secara efektif telah memisahkan diri dari Somaliland.
Hal ini sendiri mengirimkan pesan bahwa wilayah ini bukanlah entitas yang utuh seperti yang diklaim.
Syekh berpendapat bahwa pengakuan Israel tidak dipandang sebagai langkah bilateral yang terpisah, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan baru di wilayah Tanduk Afrika dan mengubahnya menjadi arena perebutan pengaruh internasional, terutama di wilayah strategis yang menghadap Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab.
Pengakuan tersebut juga merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Somalia, karena hal itu akan membawa Somalia dari krisis internal ke arena konflik internasional yang terbuka, yang mengancam keamanan Laut Merah dan Teluk Aden, serta memberikan alasan bagi kekuatan regional dan internasional untuk melakukan intervensi langsung dengan berbagai dalih.
Sheikh percaya bahwa salah satu dampak paling signifikan dari pengakuan tersebut — jika hal ini menjadi preseden di Somalia — adalah godaan bagi negara-negara bagian federal Somalia untuk mengikuti jejak yang sama, yang akan menyebabkan disintegrasi negara Somalia dan mengubah negara tersebut menjadi entitas-entitas lemah yang memperebutkan legitimasi.
Peneliti Muhammad Sheikh menjelaskan bahwa jika negara-negara lain mengambil langkah yang sama dan mengakui Somaliland, maka reaksi diplomatik Mogadishu diperkirakan akan tajam dan beragam, termasuk memutuskan atau membekukan hubungan diplomatik, serta mengambil tindakan melalui lembaga-lembaga regional dan internasional yang sah.
Peran Ethiopia
Di tengah krisis ini, perhatian kembali tertuju ke Addis Ababa, yang tidak menyembunyikan ambisinya untuk mendapatkan akses ke laut melalui pantai Somalia.
Upaya ini tidak berhasil setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Somaliland pada Januari 2024, yang memicu krisis diplomatik antara Somalia dan Ethiopia dan berakhir melalui mediasi Turki yang menegaskan mundurnya Addis Ababa pada 11 Desember 2024, dan kembalinya hubungannya dengan Somaliland.
Sampai sekarang, Ethiopia belum secara resmi mengomentari pengakuan Israel terhadap Somaliland, yang menimbulkan pertanyaan tentang posisi resmi Ethiopia yang masih mengamati situasi di tengah badai kecaman regional dan internasional terhadap pengumuman Israel.
Di sisi lain, Somalia menunggu sikap yang dapat membantunya memperkuat pemisahannya dan melibatkan negara-negara lain dalam konflik yang sedang berkecamuk.
Para pejabat di sana masih merayakan pengakuan Israel terhadap mereka dan menjanjikan penduduk bahwa negara-negara lain akan mengikuti jejak Israel tanpa menyebutkan nama-nama negara tersebut.
Menurut para pengamat, para pejabat di wilayah yang memisahkan diri itu ingin menghidupkan kembali nota kesepahaman yang memberikan Ethiopia akses ke Laut Merah, tetapi Addis Ababa tetap bersikap hati-hati meskipun agendanya adalah mewujudkan keinginan tersebut.
Kedua proyek tersebut (pemisahan dan akses ke laut) menghadapi pemain baru dalam persamaan ini, yaitu Israel.
Sumber: Republika
Artikel terkait lainnya
