Dasco, Zulhas, dan Cak Imin Kumpul di Rumah Bahlil di Tengah Mencuat Wacana Pilkada Via DPRD
DEMOCRAZY News
29 Desember 2025 11:50 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sejumlah elite partai politik (parpol) bertemu di penghujung tahun 2025.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), melakukan pertemuan pada Minggu (28/12/2025).
Pertemuan digelar di rumah dinas Bahlil.
Dalam foto yang beredar, tampak Dasco, Bahlil, Zulhas, Cak Imin duduk bersama di sebuah ruang tamu.
Zulhas duduk berdampingan dengan Bahlil, dan diseberangnya ada Dasco dan Cak Imin.
Wakil Ketua AMPI yang juga politikus Partai Golkar Arief Rosyid Hasan, mengungkapkan pertemuan itu mendiskusikan agenda politik strategis ke depan.
“Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).
Pertemuan empat tokoh tersebut juga berdasarkan foto yang diposting di akun resmi Instagram Partai Golkar, dpppartaigolkar.official.
“Silaturahmi ini, untuk memperkuat soliditas koalisi serta menyukseskan program pemerintah,” bunyi postingan di foto tersebut.
Untuk memastikan isi pembahasan dari pertemuan itu, Tribunnews.com telah menghubungi jajaran pengurus dari parpol tersebut.
Namun, hingga kini belum ada tanggapan.
Pertemuan Terjadi di Tengah Wacana Pilkada Via DPRD
Untuk diketahui, pertemuan tersebut terjadi di tengah mencuatnya wacana pilkada kembali dipilih DPRD.
Baca Juga
Golkar dan PKB mendukung wacana Pilkada kembali dipilih DPRD.
Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah.
“Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah,” kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Terkini, Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.
Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono Senin (29/12/2025).
Baca Juga
Meskipun demikian ada juga partai yang meminta usulan tersebut dikaji lebih mendalam, di antaranya PDIP dan Demokrat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos Pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.
“Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi Pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan Pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion,” ujarnya Senin (22/12/2025).
Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD masih dalam tahap kajian dan belum mencapai keputusan final.
Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka karena keputusan tersebut bersifat kolektif. Herman mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman serupa pada 2014, ketika DPR RI sempat menyetujui skema pilkada oleh DPRD lewat pengesahan UU Pilkada dalam sidang paripurna.
Namun, kebijakan itu dibatalkan setelah muncul desakan kuat dari masyarakat yang tetap menginginkan pilkada langsung.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu, kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada) untuk mempertahankan mekanisme sistem pemilihan langsung.
“Kita tunggu saja. Keputusan ini kan kolektif. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita juga punya sejarah pada 2014 ketika membahas apakah kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD,” kata Herman, kepada wartawan Kamis (11/12/2025).
Baca Juga
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
