Jubir PSI Bela Menhut Raja Juli Antoni: Bukan Tugas Kemenhut Atasi Banjir, Itu Tugas BNPB!
DEMOCRAZY News
7 Desember 2025 11:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai desakan sejumlah anggota DPR agar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya buntut banjir bandang di Sumatra memicu respons dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, secara tegas membantah bahwa Kementerian Kehutanan merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan bencana banjir.
Dian mengatakan, tuntutan agar Raja Juli mundur merupakan serangan yang tidak tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami struktur penanganan bencana nasional.
Baca Juga
Kata Dian, kementerian yang berwenang dalam penanganan bencana alam seperti banjir bandang merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan Kementerian Kehutanan.
“Sebenarnya bukan tugas Kemenhut mengatasi banjir, itu tugas BNPB,” ujar Dian di X @DianSandiU (7/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat bersama DPR sebelumnya, Kementerian Kehutanan sudah memberikan penjelasan lengkap mengenai duduk perkara yang membuat kementerian tersebut ikut disorot publik.
“Kemenhut menjelaskan duduk perkara karena dianggap sebagai sebab,” ungkapnya.
Dian bilang, penjelasan tersebut telah disampaikan secara gamblang dan transparan di forum resmi.
“Dan, itu sudah clear dijelaskan pada rapat kemarin,” kuncinya.
Sebenarnya bukan tugas Kemenhut mengatasi banjir, itu tugas BNPB. Kemenhut menjelaskan duduk perkara karena dianggap sebagai sebab dan itu sudah clear dijelaskan pada rapat kemarin. https://t.co/IPrYO7FQpU
— Dian Sandi Utama (@DianSandiU) December 6, 2025
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyemprot Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja bersama Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Usman menuding Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan dan meminta agar sang menteri mundur jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang semakin memicu bencana di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti persoalan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Baca Juga
Ia menegaskan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di pulau tersebut dihentikan total untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop,” ujar Usman dikutip pada Jumat (5/12/2025).
“Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” tambahnya.
Legislator PKB itu kemudian menyatakan bahwa langkah terbaik adalah pengunduran diri jika Raja Juli tidak mampu menjalankan amanah sebagai Menhut.
Baca Juga
Ia juga menyebut bahwa sang menteri tidak memiliki pengetahuan cukup terkait kehutanan.
“Semua tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi, saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman.
Usman juga menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober lalu.
Ia menuturkan bahwa izin tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Kemenhut yang sebelumnya mengisyaratkan pengetatan.
“Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Jadi seolah-olah kita bisa diakal-akalin semua,” katanya lagi.
Ia mendesak kementerian fokus pada rehabilitasi hutan di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor yang kini menjadi perhatian nasional.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
