Sebabkan Banjir Maut, Di Era Siapa Hutan Sumatra Utara Rusak Parah? Simak Fakta Ini!
DEMOCRAZY News
1 Desember 2025 2:37 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kerusakan hutan di Sumatra Utara menjadi sorotan masyarakat Indonesia belakangan karena menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor.
Pasalnya banjir dan longsor di Sumatra Utara menewaskan 217 jiwa dan 209 yang masih hilang hingga Minggu (30/11/2025).
Peristiwa banjir tersebut bukan hanya disebabkan Siklon Tropis Senyar yang melanda sebagian wilayah Asia Tenggara namun juga karena kerusakan hutan yang parah.
Kerusakan hutan yang parah di Sumatra Utara bukan terjadi karena sekejap mata melainkan karena proses panjang dari era pemerintahan satu pemerintahan lainnya.
Artinya, setiap Presiden dan pemerintahan di Indonesia memiliki andil dalam kerusakan hutan.
Dari data yang dibagikan NGO Global Forest Watch, kerusakan hutan di Sumatra Utara selama 22 tahun mencapai 390 ribu hektar.
Mayoritas kerusakan terjadi karena industri perkebunan yakni sawit.
Kerusakan tersebut terjadi mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2024.
Artinya sedari era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga Prabowo Subianto telah terjadi kerusakan hutan di Indonesia.
Namun dari data yang dibagikan NGO tersebut, kerusakan hutan terparah di Sumatra Utara terjadi di era SBY menjadi Presiden RI.
Saat era Megawati tahun 2002, 2003, dan 2004, kerusakan hutan di Sumatra Utara hanya mencapai 16 ribu hektar.
Namun memasuki Era SBY, kerusakan hutan Sumatra Utara melonjak menjadi 25 ribu hektar di tahun 2005.
Kemudian melonjak drastis di tahun 2009 menjadi 43 ribu hektar, turun sedikit menjadi 41 ribu hektar di tahun 2011 hingga tahun 2014 turun menjadi 29 ribu hektar.
Kerusakan hutan Sumatra Utara pun turun drastis di era Joko Widodo (Jokowi) yakni 14 ribu hektar di tahun 2015 hingga 2024 terus turun menjadi 10 ribu hektar.
Kerusakan hutan Sumatra Utara di era SBY itu diperkuat dengan pengakuan politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Jansen mengakui, bahwa dirinya dan pejabat Sumut lain lah yang menyebabkan hutan gundul dan melakukan pembiaran pada kerusakan hutan.
“Salah kami semua politisi, pejabat dan penegak hukum ini khususnya kami yang berasal dari Sumut,”
“Membuat hutan itu jadi gundul, pohon-pohon itu ditebangi dan berbagai jenis kerusakan lingkungan lainnya, baik atas nama kebijakan, izin dan/atau pembiaran,” akunya.
Maka kata Jansen, dia berjanji pascabanjir maut ini semua, izin perkebunan dan pertambangan baru di Sumut harus dimoratorium.
Pun APBD baik Provinsi dan Kab/Kota mulai tahun depan harus mulai dianggarkan dana Reboisasi.
Politisi Sumut yang gagal lolos Pileg 2024 ini berjanji akan memulihkan kembali hutan yang rusak.
Termasuk jejeran pegunungan Bukit Barisan yang menurutnya tidak boleh sama sekali disentuh.
Karena hutan Bukit Barisan lah yang selama ini jadi “tembok china” alami, jaring pengaman, sehingga air dari atas ke bawah tidak jadi bencana.
“Memulihkan kembali yang sudah rusak. Jejeran pegunungan Bukit Barisan itu tidak boleh sekali disentuh, karena dialah selama ini “tembok china” alami, jaring pengaman, air dari atas itu tidak jadi bencana kebawah dan lain-lain,” jelasnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
