Ada Negara Dalam Negara, Kajian Politik Merah Putih Desak Prabowo Keluarkan Maklumat ‘Darurat Perang’!
DEMOCRAZY News
28 November 2025 1:26 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang tergabung dalam forum diskusi tersebut mendadak menggelar “diskusi darurat” setelah menilai situasi nasional berada pada tingkat kegawatan tinggi.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Maklumat Darurat Perang terhadap apa yang mereka sebut sebagai kekuatan yang tengah membangun Negara Dalam Negara (NDN).
Dalam keterangan yang dirilis kepada media, Sutoyo memaparkan sejumlah poin hasil diskusi yang menilai adanya ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
Mereka menyoroti keberadaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di kawasan pesisir dan migas, tambang, maupun pelabuhan khusus.
Baca Juga
Menurut mereka, sebagian objek vital itu diduga kuat telah dikuasai perusahaan tambang asal Tiongkok tanpa kontrol negara.
“Tidak hanya bandara ilegal, tetapi PSN di 78 titik pesisir memiliki pelabuhan dan proyek tambang yang pada praktiknya berada dalam kendali perusahaan asing, terutama dari Tiongkok,” ujar Sutoyo kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Sutoyo menilai keberadaan PIK 1 dan proyek lanjutan PIK 2 hingga PIK 11 sebagai ancaman terbuka terhadap kedaulatan.
Ia menyebut kawasan tersebut sebagai “negara dalam negara” yang berdiri di depan istana negara.
“Di luar Jawa, tanah adat Buton hingga wilayah tambang di Morowali telah dikuasai entitas asing. Bandara pertambangan Weda Bay dan penguasaan 20.000 hektare tanah Kesultanan Ternate—Tidore adalah bukti nyata ancaman NDN,” katanya.
Sutoyo mendesak pemerintah mencabut Permenhub No. 36/2021 serta regulasi Kemenhub tahun 2025 yang menetapkan tiga bandara khusus menjadi bandara internasional, seperti Bandara Weda Bay, Bandara Khusus Morowali Industrial Park, dan Bandar Udara Sultan Syarief Kasim Setia Negara di Batam.
“Fasilitas itu harus dialihkan menjadi pangkalan TNI AU. Jika tidak, arus imigran ilegal dan barang terlarang dari Tiongkok akan makin tak terkendali,” tegasnya.
Ia itu juga meminta pemerintah mencabut SKB tiga kementerian tahun 2011, yang mereka klaim menjadi instrumen untuk memperkuat jejaring NDN.
Baca Juga
Dalam pernyataan mengejutkan lainnya, Kajian Politik Merah Putih juga meminta Presiden Prabowo mencabut UU IKN serta UU DKJ, yang mereka tuduh sebagai bagian dari skenario para taipan asing.
“UU itu lahir untuk memperlancar agenda pendirian NDN, melemahkan Jakarta, dan mengalihkan pusat kendali negara,” kata Sutoyo.
Dengan berbagai temuan tersebut, kelompok mahasiswa dan analis Kajian Politik Merah Putih mendesak Presiden Prabowo segera mengambil langkah darurat perang.
“Jika Presiden lambat bertindak, maka rakyat Indonesia harus bangkit mengambil alih kekuasaan demi menyelamatkan negara. Ini bukan makar, karena kedaulatan ada di tangan rakyat,” tutupnya.
Kasus IMIP Sebagai Pengkhianat Negara? Hukumannya Berat!
Awal 2013–2015 Masuknya Investasi & Pembangunan IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) dibangun sebagai kawasan industri berbasis nikel. Investasi besar dari perusahaan Indonesia & Tiongkok.
IMIP adalah kawasan industri besar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah fokus utamanya di hilirisasi logam, terutama nikel/ stainless steel/ bahan baterai/ karbon steel/ industri hilir lain.
Dalam kawasan ini terdapat fasilitas lengkap pabrik-pabrik, pembangkit listrik, pelabuhan laut, dan juga bandara privat / bandara khusus.
Banyak fasilitas yang dibangun secara mandiri oleh perusahaan, diantaranya pembangkit listrik, dermaga pelabuhan, dan akhirnya membangun bandara khusus.
Baca Juga
Sejak awal, kawasan ini sangat tertutup dan memiliki kontrol internal yang kuat.
Kemudian Jokowi meresmikan PT IMIP dan menetapkan Morowali jadi pusat hilirisasi nasional. Pemerintah Jokowi mendorong hilirisasi nikel IMIP menjadi pemain terbesar.
Pada masa itu mantan Panglima TNI Marsekal Hari Tyahyanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tercatat pernah hadir di IMIP malah Luhut Binsar Panjaitan sering berkunjung ke IMIP.
Tentu mereka paham betul apa yang terjadi di IMIP. Aneh jika mereka tidak tahu/ membiarkan akses bandara dan pelabuhan tidak dikuasai negara, apa sengaja?.
Antara tahun 2021–2023 beberapa kecelakaan kerja besar terjadi di kawasan IMIP.
Jurnalis, LSM, dan publik mengeluhkan daerah tersebut sangat sulit dimasuki tanpa izin korporasi.
Pelabuhan IMIP beroperasi penuh sebagai pelabuhan khusus perusahaan, dengan pengawasan pemerintah yang dinilai “minim”.
Narasi “zona eksklusif yang tidak tersentuh negara” makin kuat.
Namun tidak ada reaksi dari pemerintahan Jokowi. Diamnya pejabat yang disebutkan diatas termasuk Jokowi bisa jadi dengan “kesengajaan” dengan adanya kolaborasi dengan negara lain dalam hal ini China, tindakan yang bisa membahayakan keamanan negara.
IMIP mengunakan bandara privat untuk mobilitas karyawan dan manajemen. Penerbangan charter dilakukan dari dan ke Morowali.
Bandara ini tidak berstatus bandara umum, sehingga kontrol imigrasi/ bea cukai tidak ditempatkan di sana.
Banyak pihak mulai mempertanyakan siapa yang mengawasi pergerakan orang? Bagaimana memastikan standar keamanan dipenuhi?
Baca Juga
Pelabuhan privat IMIP sangat sibuk untuk ekspor feronikel, stainless steel, dan bahan baku baterai.
Sebenarnya sudah mulai muncul kritik bahwa kawasan ini seperti “enklave industri privat” dengan banyak aturan internal.
Benih narasi “negara dalam negara” mulai terdengar dari aktivis lokal.
Pada bulan September Oktober 2025 muncul laporan media & saksi pekerja bahwa di bandara IMIP, tidak ada petugas negara, seluruh operasional dikelola internal perusahaan, akses aparat pun harus melalui persetujuan pihak IMIP, isu ini mulai menyentuh ranah kedaulatan & keamanan nasional.
Baca Juga
Pada November 2025 Tim Kementerian Pertahanan melakukan inspeksi langsung ke bandara & pelabuhan IMIP.
Ditemukan akses bandara tidak ada petugas negara, pengelolaan sepenuhnya oleh korporasi, area kritis negara “tidak terlihat” hadir.
Menteri Pertahanan yang didampingi Jaksa Agung dan beberapa Menteri mengeluarkan pernyataan keras “Tidak boleh ada negara dalam negara.” Pernyataan ini meledak menjadi isu nasional.
Dalam tinjauan militer dan keamanan, keberadaan fasilitas strategis tanpa keterlibatan negara dipandang sebagai “anomali” dan potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan pengawasan internal.
IMIP perusahaan investor China tersebut bisa bertindak “seolah-olahraga entitas sendiri” dengan kontrol internal kuat Merupakan tindakan membahayakan keamanan negara.
Penulis beranggapan telah terjadi “pengkhianatan terhadap negara”oleh para pejabat pemerintahan yang sebelumnya.
Dalam hukum Indonesia, istilah pengkhianatan negara ini biasanya terkait dengan pertama makar, kedua spionase (mata-mata untuk negara asing), ketiga kolaborasi dengan musuh, keempat tindakan yang membahayakan keamanan negara.
Yang terakhir ini merupakan kategori hukum yang bisa dikenakan kepada para pejabat pemerintahan lama dalam hal ini Jokowi.
Hukuman apa yang tepat terhadap penkhianat negara, tentu hukumannya berat bisa seumur hidup bahkan bisa hukuman mati. Toh masih berlaku di Indonesia. ***
Artikel terkait lainnya
