Koalisi Sipil Desak Revisi UU Polri: Batasi Kewenangan, Tegaskan Akuntabilitas dan Profesionalisme!

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Sipil Reformasi Polri (KORSPRI) menyerukan perlunya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan fokus membatasi kewenangan Polri di bidang tindak pidana khusus, memperjelas fungsi intelijen, menempatkan Polri di bawah koordinasi kementerian sipil, serta menegaskan batas masa jabatan Kapolri dan sistem promosi berbasis prestasi. Ketua KORSPRI […]

. 7 bulan yang lalu