oposisi dpr

Gerak Cepat! Bukan Pansus atau Hak Angket, Ahmad Khozinuddin Desak DPR Gunakan HMP untuk ‘Makzulkan Gibran’

DEMOCRAZY.ID – Praktisi hukum, Ahmad Khozinuddin meminta masyarakat mengawal secara cermat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ahmad mengingatkan agar tuntutan pemakzulan Gibran tidak berujung menjadi komoditas politik di DPR. Ia menilai, mekanisme yang ditempuh parlemen harus tepat sasaran dan tidak berhenti pada pembentukan panitia khusus […]

. 3 jam yang lalu

Kabar Baik! PKS Desak DPR Segera Eksekusi Putusan MK Soal ‘Cacat’ Keabsahan Pendidikan Gibran

DEMOCRAZY.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara ikut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Desakan ini mencuat di tengah sorotan publik yang luas terhadap status hukum dan legitimasi kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah elemen masyarakat, aliansi sipil, hingga tokoh politik […]

. 3 jam yang lalu

Langkah Kritis Pasca Putusan MK! Koalisi Masyarakat Tuntut ‘Pelengseran Gibran’, PKS Buka Pintu Tampung Suara Publik

DEMOCRAZY.ID – Sejumlah tokoh masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) mendatangi Kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026). Kedatangan mereka bertujuan mendorong PKS agar melalui fraksinya di DPR RI dapat menginisiasi opsi impeachment (pemakzulan) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal PKS, M. […]

. 4 jam yang lalu

Jalan Buntu Hak Angket Senayan! Wacana Pemakzulan Gibran Alot di DPR, Bola Panas Kini di Tangan Gerindra?

DEMOCRAZY.ID – Melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah sekolah menengah atau sederajat yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Meski menganulir gugatan para pemohon, MK menegaskan bahwa pertimbangannya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga lain yang berwenang merespons temuan tersebut. Temuan itu kemudian memunculkan wacana […]

. 5 jam yang lalu