DEMOCRAZY.ID – Isu ijazah Gibran Rakabuming kembali mengguncang ruang publik.
Dalam episode terbaru podcast Hersubeno Point, jurnalis Hersubeno Arief berbincang dengan Said Didu mengenai dugaan skenario panjang keluarga Jokowi yang disebut-sebut telah disusun sejak 2019 untuk membuka jalan politik Gibran.
Percakapan itu membentang dari penyetaraan ijazah, perubahan regulasi KPU, hingga dinamika politik Prabowo Subianto satu tahun setelah dilantik sebagai Presiden.
Menurut Said Didu, skenario tersebut dimulai pada 8 Agustus 2019, saat Kementerian Pendidikan menyetarakan ijazah kursus bahasa Inggris Gibran dari UTS menjadi setara dengan SMA.
Langkah ini disebut sebagai fondasi awal yang kemudian diikuti oleh perubahan Peraturan KPU tanggal 9 Oktober 2023, yang membolehkan calon presiden atau wakil presiden hanya bermodal ijazah S1 luar negeri tanpa harus menunjukkan ijazah SMA dalam negeri.
“Di situ skenarionya mulai rapi. Ijazahnya diamankan dulu lewat peraturan KPU. Setelah itu, barulah jalan menuju pencalonan Gibran dibuka,” ujar Said.
Skenario ini, lanjutnya, semakin jelas ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terkait batas usia calon presiden/wakil presiden — usulan yang disebut berasal dari mahasiswa Solo yang secara terbuka mengagumi Gibran.
“Itu jelas bukan untuk anak muda secara umum. Itu untuk Gibran,” tegasnya.
Said juga menyoroti peran media besar.
Ia menyebut salah satu media besar pada 1 Oktober 2025 memuat berita kelulusan Gibran di MDIS Singapura tanpa sumber jelas, yang kemudian dikutip luas oleh media lain.
“Kalau (media besar ini) sudah bergerak, itu artinya ada operasi besar. Media besar dan Singapura berperan dalam menutupi jejak,” tudingnya.
Memasuki tahun pertama masa jabatan, perhatian publik kini beralih ke Presiden Prabowo. Said Didu membaca langkah-langkah Prabowo sebagai strategi bertahap.
Ia menyebutnya sebagai “strategi makan bubur panas”: mulai dari pinggir, tetapi untuk sektor korupsi dan oligarki, Prabowo mengambil langsung dari tengah.
Ia menilai beberapa tuntutan publik sudah dijalankan: pencabutan proyek strategis nasional bermasalah, pembubaran kementerian tertentu, dan langkah pengambilalihan aset negara dari oligarki.
Namun, ujian terbesar masih ada: menuntaskan skenario dinasti Solo.
Said melihat berbagai sinyal politik — mulai dari kode dalam perayaan HUT TNI hingga pertemuan Prabowo dan Jokowi pada awal Oktober — menunjukkan dinamika hubungan yang kian terbuka.
“Kalau Pak Prabowo melepaskan diri dari geng Solo dan oligarki Parcok, rakyat pasti bersatu di belakangnya,” kata Said.
Dengan empat hari tersisa menuju peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo, publik menanti langkah konkret Presiden dalam merespons skenario politik yang disebut telah disiapkan sejak jauh hari.
“Nasib bangsa ini sekarang berada di tangan Prabowo,” tutup Said.
Sumber: Herald