Rocky Gerung: Jokowi Dipastikan Akan Terus Gelisah di Tengah Desakan ‘Adili Jokowi’!

DEMOCRAZY.ID – Gelombang demonstrasi kembali terjadi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah aktivis dan mahasiswa mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo segera ditangkap dan diadili.

Aksi ini disebut akan terus berlanjut selama isu terkait dugaan pemalsuan ijazah Jokowi maupun putranya, Gibran Rakabuming Raka, masih menjadi perbincangan publik.

Pantauan di lokasi, massa memasang mobil dengan tulisan “Adili Jokowi” sebagai bentuk protes.

Menurut mereka, penegakan hukum atas dugaan pelanggaran yang melibatkan keluarga Jokowi harus segera ditangani baik melalui DPR maupun jalur pengadilan.

Pengamat politik, Rocky Gerung menilai, isu ini tidak hanya menyeret nama Jokowi dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena isu Jokowi dan isu Gibran itu sudah menetap menjadi semacam kegelisahan dari mereka yang ingin melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” ujar Rocky Gerung, dikutip dari channel Youtubenya, Sabtu 4 Oktober 2025.

“Selama Jokowi masih dianggap cawe-cawe dalam politik, gelombang demonstrasi akan terus ada. Isu ijazah dan dinasti politik ini bisa bertahan hingga 2029,” tambahnya.

Menurut Rocky, isu ini kini bukan hanya percakapan publik di jalanan, tetapi juga ramai dibahas di media sosial, ruang akademik, hingga forum-forum diskusi masyarakat.

“Isu ini tampaknya akan terus menghantui Jokowi dan keluarganya. Dan ini dipastikan bersama dengan ijazah Jokowi juga ijazah Gibran dan pemasulan Gibran ini akan terus menghantui keluarga Solo,” kata Rocky.

Di tengah ramainya isu, publik juga dikejutkan dengan pertemuan antara Jokowi dan Abu Bakar Ba’asyir, tokoh yang kerap disebut kontroversial di masa lalu.

Pertemuan itu memicu spekulasi, apakah ada upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan kelompok Islam garis keras, atau sekadar silaturahmi biasa.

Di sisi lain, dinamika politik nasional juga kian tajam pasca-reshuffle kabinet Presiden Prabowo.

Sejumlah figur yang dikenal dekat dengan Jokowi digeser, sementara nama besar seperti Budi Gunawan yang selama ini dianggap sebagai orang kepercayaan Megawati tidak lagi masuk dalam kabinet.

Hal ini menimbulkan spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan di antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati.

Beberapa analis menyebut, absennya Budi Gunawan bisa jadi merupakan hasil kompromi politik di balik layar.

Di luar dinamika elite, masyarakat sipil tetap menjadi pihak yang konsisten menekan isu penegakan hukum terhadap Jokowi.

“Selama masih ada tuntutan publik yang belum terjawab, aksi massa akan terus berlangsung. Namun selama dilakukan damai, itu bagian dari hak berdemokrasi,” kata Rocky.

Menurutnya, dua isu utama, pemalsuan ijazah dan dinasti politik akan terus membayangi pemerintahan ke depan.

Bahkan, keduanya bisa sewaktu-waktu kembali memicu demonstrasi besar.

“Karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab. Datang di depan KPK mengucapkan itu juga dengan orasi khas oposisi kan. Jadi selama tidak ada kerusuhan atau brutalisme itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat,” jelas Rocky Gerung.

Sumber: PorosJakarta

Artikel terkait lainnya