Herwin Sudikta: Kalau Menteri Nakal Mau Dicopot, Tersangka Utamanya Ya Bahlil!
DEMOCRAZY News
20 Oktober 2025 7:48 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bakal mencopot menteri jika terbukti tiga kali melakukan pelanggaran.
Dikatakan Herwin, jika pernyataan tersebut benar diterapkan, maka Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia bisa menjadi sosok yang pertama kali terdampak.
Bukan tanpa alasan, pernyataan Herwin bisa dipertegas oleh hasil survei Celios.
Bahlil mendapat skor -151 atau di posisi teratas menteri berkinerja buruk selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau bener ada menteri yang 3 kali nakal bakal diganti, tersangka utamanya ya Bahlil,” ujar Herwin, Senin (20/10/2025).
Ia kemudian menyinggung sejumlah kebijakan yang menurutnya menuai masalah selama Bahlil menjabat.
“Publik masih inget gimana kebijakannya bikin gas 3,5 kg langka. Tambang nikel di Raja Ampat jalan tanpa izin sambil nyampah di laut, dan terakhir, pembatasan kuota impor BBM,” sebutnya.
Herwin bilang, kebijakan pembatasan impor BBM itu justru memukul sektor swasta.
“Pembatasan yang bikin SPBU swasta kelimpungan dan ribuan pekerja terancam PHK,” lanjutnya.
Lebih jauh, Herwin menyindir bahwa ancaman reshuffle kabinet dari Presiden Prabowo tampaknya belum akan benar-benar terjadi.
“Tapi ya begitulah, biasanya ancaman reshuffle Prabowo selalu berkisar di antara omon-omon aja,” kuncinya.
Berbeda dengan Herwin, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa kecil kemungkinan Prabowo menegur apalagi mencopot Bahlil dari jajaran kabinet.
Baca Juga
Alasannya, posisi politik Bahlil dianggap sangat kuat di pemerintahan saat ini.
“Bahlil itu posisinya sangat kuat ya di kabinet Pak Prabowo. Boleh dikatakan beliau itu adalah pemegang saham 20 persen dari kabinet ini,” ujar Ferdinand, Senin (20/10/2025).
Lanjut Ferdinand, kekuatan politik Bahlil tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai besar yang menjadi salah satu tulang punggung koalisi pemerintahan Prabowo.
“Sehingga tidak mungkin Pak Prabowo berani asal mengganti Bahlil karena dia adalah ketua umum Partai Golkar,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam konteks politik koalisi, keputusan mengganti seorang ketua umum partai tentu memiliki konsekuensi besar.
“Partai koalisi, tidak mungkin semudah itu menegur dan menggantinya,” sebutnya.
Meski begitu, Ferdinand tidak menutup kemungkinan jika Prabowo ingin melakukan rotasi jabatan terhadap Bahlil. Namun, langkah itu pun menurutnya tidak akan mudah.
“Kalau merotasi jabatannya dari Menteri Energi ke Menko barangkali mungkin Prabowo bisa,” Ferdinand menuturkan.
“Tapi itu pun kalau Pak Bahlil tidak setuju tentu kan akan terjadi keguncangan politik,” tambahnya.
Ferdinand menegaskan, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu kemungkinan besar bukan ditujukan kepada para ketua umum partai yang duduk di kabinet.
“Jadi teguran itu saya agak tidak yakin ditujukan kepada ketua umum-ketua umum partai politik,” terangnya.
Ferdinand bilang, pesan keras dari Prabowo itu kemungkinan lebih diarahkan kepada jajaran menteri yang bukan berasal dari partai politik.
“Tetapi lebih banyak kepada jajaran menteri yang di bawah ketua umum partai politik. Apalagi terutama yang memang non-partai. Ya kira-kira begitu,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
