Grand Skenario Jatuhkan Rezim: Ganti Kapolri Sekarang!
DEMOCRAZY News
5 Oktober 2025 6:54 pm
.
3 menit membaca
Ganti Kapolri Sekarang! Grand Skenario Tumbangkan Kekuasaan
Oleh: Ade Adriansyah Utama | Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri
Dalam pernyataannya yang penuh nada prihatin, Ade mendesak Presiden segera mengambil keputusan tanpa menunda tapi memperingatkan agar proses pergantian tidak berubah jadi alat politik yang merusak citra dan fungsi Polri.
“Ganti Kapolri itu hak Presiden lakukan saja secepatnya agar Presiden bisa berbenah institusi. Tetapi kalau sampai menciptakan turbulensi, Polri malah jadi korban politik dan cerita reformasi yang harusnya memperkuat supremasi sipil akan babak belur,” ujar Ade.
Jangan Biarkan Reformasi Berujung Pada Drama Politik
Menurut Ade, upaya reformasi yang dibungkus retorika moral namun berlandaskan dendam justru berisiko melahirkan institusi yang lebih rapuh.
Ia memperingatkan bahaya memanfaatkan isu-isu besar — termasuk dugaan makar atau konflik — untuk menunggangi agenda politik yang berbeda.
“Ada pihak yang ingin mengubah momentum ini menjadi panggung drama: menutupi fakta, menyeret presiden ke konflik, dan pada akhirnya mengorbankan institusi,” kata Ade.
Nama-nama Calon Tak Menjamin Bersih dari Konflik
Ade menyinggung daftar nama yang beredar terkait pengganti Kapolri mulai dari beberapa perwira tinggi seperti Komjen Rudi, Komjen Sahardiantono, Komjen Sujudi hingga Irjen Rudi dan menilai penggantian bukan solusi ajaib.
Menurutnya, memilih figur yang pernah berperan dalam sejarah institusi bukan otomatis menjamin “kesucian” atau bebas konflik kepentingan.
“Siapapun yang ditunjuk dan tergabung dalam komite reformasi Polri, bila dia pernah menjabat dan terlibat dalam sejarah, dia akan menatap cermin sendiri”.
“Tuduhan reformasi seakan mengklaim dirinya suci, padahal banyak bagian di Polri yang justru bekerja baik dan terus membaik lewat respons-respons selama ini,” ujarnya.
Waspada Politik Adu Domba dan Intervensi
Ade juga memperingatkan ancaman yang lebih luas: politik adu domba, intervensi asing, dan aktor domestik yang ingin meraih kekuasaan dengan menghancurkan “rumah” sendiri.
Ia menilai skenario pelemahan Polri atau bahkan mengubahnya menjadi semacam kementerian keamanan bisa mendorong Presiden melakukan langkah yang melanggar konstitusi dan berpotensi menjerumuskan negara pada krisis tata pemerintahan.
“Grand desain yang melemahkan Polri berisiko mengantarkan negara pada pelanggaran hukum dan kejatuhan. Hati-hati dengan tipu daya politik yang ingin berkuasa dengan menghancurkan institusi,” tegas Ade.
Pesan Penutup: Lindungi Institusi, Jaga Demokrasi
Di akhir pernyataannya, Ade menyerukan agar seluruh elemen bangsa menjaga integritas institusi kepolisian.
Menurutnya, merobohkan institusi yang kuat demi kepentingan sesaat sama saja dengan merongrong keselamatan dan kedaulatan bangsa sendiri.
“Saya menyaksikan semua ini dengan mata hati dan kejujuran: upaya menghancurkan negara lewat melemahkan Polri akan menghancurkan kita semua. Jaga institusi, jaga negara,” pungkas Ade Adriansyah Utama.
Baca Juga
“Tugas presiden menyatukan semua kekuatan dan dibentengi dgn ketegasan dengan visi stabilitas seperti yang akan dibentuk oleh saya dalam barisan penggerak stabilitas Kamtibmas untuk membangun semangat bersama Pemerintahan Prabowo kearah lebih baik,”tegasnya.
Ingatkan soal rezim orba dan Militerisme dan mereka tidak rela dan akan gunakan pemerintahan Prabowo untuk balas dendam.
Polisi memang harus dikritik di benahi tapi di hancurkan politik dendam itu salah. Presiden harus kembali atur semua dalam barisan sama.
Recruet orang orang baru bukan dengan alasan apapun tampung oarng lama untuk eksis tapi hancurkan mimpi. ***
Artikel terkait lainnya
