Gibran Makin ‘Tersisih’ dari Pengambilan Keputusan, Refly Harun: Dia Beban Bagi Prabowo!
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2025 3:59 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat hukum tata negara Refly Harun menyoroti tajam posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.
Dalam podcast terbarunya, Refly menilai Gibran makin jauh dari pusat keputusan. Dalam bongkar pasang Menteri saja, peran Gibran sangat kecil.
Refly kemudian mundur ke belakanga, saat muncul desakan kuat dari publik dan kelompok masyarakat sipil agar Gibran tidak dilantik, terutama setelah kasus “Fufu Fafa” mencuat dan mengguncang lingkar kekuasaan.
“Mungkin maksudnya adalah, ya daripada besok nanti akan menjadi beban pemerintahan Prabowo, lebih baik tidak dilantik. Dan itu ada pembenarnya dari sisi hukum tata negara, karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, baik kemampuan jasmani-rohani maupun syarat tidak melakukan perbuatan tercela,” ujar Refly.
Baca Juga
Refly memaparkan, gelombang kritik terhadap Gibran semakin keras setelah bocoran internal “bocor alus Tempo” menyebut keluarga besar Prabowo Subianto marah akibat kontroversi tersebut.
Imbasnya, Gibran disebut tidak lagi dilibatkan dalam pembicaraan strategis pemerintahan, termasuk penyusunan kabinet.
“Hubungan keduanya sekarang semakin berjarak. Beberapa petinggi di Koalisi Indonesia Maju maupun istana menyebut Gibran jarang dilibatkan membahas kabinet Prabowo,” ungkap Refly.
Ia juga mengingatkan bahaya nepotisme jika lingkar keluarga Prabowo mendominasi proses seleksi menteri.
“Hati-hati, jangan sampai pengalaman buruk pemerintahan Jokowi terulang. Kalau baru mulai saja sudah nepotisme, berat,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Refly mengaku “lebih dari 50 persen percaya” bahwa Gibran memang tersisih dari pusat keputusan.
Ia menyinggung penampilan Gibran saat Hari TNI, dengan kantung mata membesar, seolah menunjukkan tekanan psikologis berat.
“Kelompok civil society mulai menggugat agar Fufu Fafa tidak dilantik sebagai wapres.
Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi Pasal 169 huruf J UU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Refly.
Ia juga menyebut kemungkinan besar, jika tetap dilantik, pemerintahan Prabowo akan menghadapi gelombang protes terus-menerus.
Desakan agar Gibran mundur diyakini akan menggema di jalanan dan ruang politik, menjadi ujian pertama bagi pemerintahan baru.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
