GEGER Utang Whoosh, Bunga Pinjaman China Ternyata 20 Kali Lipat ‘Lebih Ganas’ dari Jepang!
DEMOCRAZY News
28 Oktober 2025 3:36 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kini diterpa isu masalah keuangan yang serius.
Seorang pengamat ekonomi mengungkap fakta mengejutkan bahwa pinjaman dari China untuk proyek strategis nasional ini ternyata jauh lebih mahal dibandingkan tawaran awal dari Jepang, terutama jika komponen bunga dihitung.
Pengamat Ekonomi, Anthony Budiawan, menyatakan bahwa indikasi masalah keuangan sudah terlihat dari struktur pembiayaan proyek itu sendiri.
Menurutnya, jika proyek ini sehat secara finansial, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) seharusnya mampu membiayainya secara mandiri.
“Kalau dia tidak bermasalah, maka ini bisa dibiayai KCIC,” ujar Anthony Budiawan dikutip dari tayangan program Rakyat Bersuara di iNews, baru-baru ini.
Jebakan Bunga di Balik Angka Investasi Rendah
Anthony membeberkan perbandingan rinci antara proposal yang diajukan Jepang dan China.
Awalnya, China terlihat lebih menarik karena menawarkan nilai investasi yang lebih rendah, yaitu USD 5,5 miliar, dibandingkan Jepang yang mengajukan USD 6,2 miliar. Angka inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah beralih ke China.
“Nah, katanya dipilih. Tapi, kita lihat pembiayaan sekitar 75 persen. Dua-duanya mengatakan 75 persen,” ucapnya.
Namun, di balik angka investasi yang lebih rendah itu, terdapat perbedaan suku bunga yang sangat drastis.
Jepang hanya menawarkan bunga sebesar 0,1 persen per tahun, sementara China mematok bunga 20 kali lipat lebih tinggi, yakni 2,0 persen.
“Dengan bunga per tahun 0,1 persen dan China 2,0 atau 2 persen. Kalau kita bicara 20 kali lipat. China lebih mahal. Artinya, dalam setahun (bunga Jepang) USD 4,65 juta. China 20 kali lipat yaitu USD 82,5 juta. Bunga dalam 10 tahun 46 juta untuk Jepang dan 825 juta untuk China,” sambungnya.
Menurut Anthony, komponen bunga yang sangat besar ini seharusnya dihitung sebagai bagian dari total biaya proyek.
Ia menegaskan bahwa dalam evaluasi proyek manapun, bunga pinjaman harus diperhitungkan karena merupakan kewajiban yang harus dibayar.
“Karena bunga harus dibayar dan kita fix bunga dibayar 10 tahun tetap. Karena kita grace period. Tidak bayar cicilan. Jadi mudah sekali untuk dihitung. Jadi kalau kita bilang biaya proyek plus bunga 10 tahun, maka Jepang lebih murah,” ujarnya.
Geger Utang Whoosh, Mahfud MD: 1000 Persen Setuju Jokowi, Tapi Usut Tuntas Dugaan Mark Up!
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara mengejutkan menyatakan setuju seribu persen dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa proyek transportasi publik seperti Kereta Cepat Whoosh tidak dibangun untuk mencari keuntungan.
Namun, ia memberi catatan keras: prosesnya tidak boleh diwarnai korupsi.
Baca Juga
Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal tahun 2025.
“Saya sependapat dengan Jokowi seribu persen bahwa transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pelayanan dan mungkin rugi,” kata Mahfud dalam tayangan Kompas TV, Senin (27/10/2025) malam.
Meski sepakat soal prinsip layanan publik, Mahfud menegaskan bahwa kerugian operasional tidak bisa menjadi pembenaran untuk adanya tindak pidana dalam proses pembangunannya.
Isu dugaan penggelembungan harga atau mark up yang kini menjadi isu besar harus diusut tuntas.
“Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu,” papar Mahfud.
Dalam kanal YouTube-nya, Mahfud memang menjadi salah satu tokoh yang mengangkat kembali dugaan penyimpangan ini.
Namun, ia meluruskan bahwa dirinya bukanlah sumber pertama informasi tersebut.
Ia mengaku hanya mengangkat kembali temuan yang sudah dibicarakan oleh para ahli di media lain.
“Yang bilang ada mark-up itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan. Berdasar keahliannya, dia itu menduga ya kata dia, mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya,” jelas Mahfud.
Ia juga mengutip pernyataan Agus Pambagio yang menyebut adanya pemecatan pejabat karena tidak setuju dengan proyek tersebut.
Karena isu ini tak kunjung reda, Mahfud merasa perlu mengangkatnya agar menjadi perhatian serius.
Atas dasar itu, ia menyatakan kesiapannya jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan.
“Jadi kalau saya diminta informasi, saya beritahu ini informasinya sudah ada di keterangan saya, di podcast saya bahwa ini informasinya. Kalau Anda perlu dari tangan saya ini saya tunjukkan, gitu saja,” tegasnya.
Ragukan Keterlibatan Luhut
Menariknya, di tengah panasnya isu ini, Mahfud MD justru meragukan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan, yang ditugaskan Jokowi untuk menyelesaikan masalah proyek ini pada tahun 2020.
Menurut Mahfud, Luhut masuk ketika proyek tersebut sudah “bocor dan bosok”.
“Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh nyelesaikan dan kata Pak Luhut barang itu sudah busuk gitu,” ujar Mahfud.
Mahfud menilai, titik awal penyelidikan KPK seharusnya dimulai dari proses perubahan kontrak proyek dari Jepang ke Cina pada periode 2015-2016, jauh sebelum ia dan Luhut masuk dalam lingkaran pemerintahan di periode kedua Jokowi.
“Pada saat proses pembuatan kontrak, ya. Pemindahan kontrak dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan,” pungkasnya.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
