Dikritik Banyak Pihak, Menbud Fadli Zon ‘Ngotot’ Soeharto Penuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional

DEMOCRAZY.ID – Seluruh tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi pahlawan nasional telah memenuhi kriteria, termasuk Soeharto.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) RI,

Fadli Zon merespons penolakan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujarnya kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat 24 Oktober 2025.

Namun, kata dia, kekinian Dewan GTK masih membahasnya sebelum menyerahkan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan.

“Jadi, kalau soal memenuhi syarat sih, memenuhi syarat. Saya tidak mau mendahului, semuanya itu, nanti ada prosesnya,” katanya.

Menteri Kebudayaan itu mengatakan, pengumuman gelar pahlawan nasional dijadwalkan saat peringatan hari Pahlawan, pada 10 November.

“Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” ucapnya.

Menurutnya, penentuan calon pahlawan nasional melalui proses panjang. 40 nama yang diusulkan Kemensos juga hasil usulan masyarakat dari berbagai daerah, mulai tingkat kabupaten/kota.

Nama yang diusulkan tersebut, kata dia, dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Dewan GTK kemudian melalukan seleksi dan mengajukannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

“Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan Gelar Tanda Jasa, Tanda Kehormatan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Beberapa tokoh yang masuk daftar usulan termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

Disebutkan, Ke-40 nama itu sebelumnya telah melewati proses pengkajian dan penelitian panjang mulai dari di tingkat masyarakat, kota/kabupaten, provinsi hingga akhirnya dibahas oleh tim penelitian dan pengkajian di tingkat pusat.

Sumber: Konteks

Artikel terkait lainnya