Binaifer Nowrojee bicara terus terang soal angka kelahiran, otonomi tubuh, dan gerakan anti-hak reproduksi — semuanya terekam kamera.

Jarang ada kreator Indonesia yang berhasil duduk berhadapan dengan salah satu tokoh filantropi hak asasi manusia terbesar di dunia. Di Women Deliver pekan lalu, Dina Chaerani melakukannya — dan percakapan dua menit itu menghasilkan pernyataan yang kini beredar di kalangan aktivis kesehatan reproduksi global.
Binaifer Nowrojee, presiden Open Society Foundations — yayasan hak asasi manusia terbesar di dunia dengan aset senilai 25 miliar dolar — duduk bersama Dina Chaerani, advokat dan kreator kesehatan seksual dan reproduksi asal Indonesia, di hari terakhir konferensi global tersebut. Topiknya: otonomi tubuh, laporan populasi dunia UNFPA, dan narasi gerakan anti-hak reproduksi yang kini menggunakan penurunan angka kelahiran sebagai senjata baru.
Pernyataan Nowrojee langsung dan tidak berputar-putar.
“Kita tidak bisa mengatasi masalah demografi dengan memaksa perempuan untuk melahirkan anak,” katanya. “Tidak bisa menjadi beban perempuan untuk bereproduksi.”
Chaerani membuka percakapan dengan pertanyaan yang mengena: bagaimana otonomi tubuh benar-benar terasa dalam kehidupan nyata perempuan dan anak perempuan di lapangan, terutama di Global South?
Jawaban Nowrojee tidak main-main. “Jika seorang perempuan tidak bisa mengontrol kapan mereka berhubungan seks, dengan siapa, kapan punya anak, berapa banyak anak yang mereka miliki — mereka tidak bisa mengontrol hidupnya.”
Chaerani kemudian menyinggung narasi yang kini digunakan kelompok anti-hak reproduksi secara global: bahwa penurunan angka kelahiran adalah bukti bahwa otonomi tubuh dan feminisme sudah “kebablasan.” Narasi ini tidak hanya beredar di kalangan konservatif — ia sudah masuk ke diskusi kebijakan arus utama dan menempatkan para advokat dalam posisi defensif.
Nowrojee tidak mengambil posisi itu.
“Pada akhirnya, mungkin saja perempuan tidak melahirkan sebanyak dulu — dan itu kenyataannya — dan itu tidak apa-apa.”
Pernyataan seperti ini, dari pimpinan yayasan filantropi global sebesar Open Society Foundations, membawa bobot institusional yang sulit ditandingi oleh advokat perorangan. Dan platform Chaerani membawa pesan itu langsung ke audiens yang justru paling ditarget oleh gerakan anti-hak reproduksi — termasuk di Indonesia.