BUMN Angkat Tangan? Dua Opsi Disodorkan ke Pemerintah untuk Lunasi Utang Kereta Cepat Senilai Rp118 Triliun!

DEMOCRAZY.ID – Bola panas utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menggelinding liar.

Utang senilai Rp118 triliun yang hampir setara dengan total anggaran Kementerian Kesehatan untuk satu tahun disebut para ekonom sebagai “bom waktu” yang siap meledak.

Di tengah situasi ini, pemerintah dan konsorsium BUMN saling lempar tanggung jawab, meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang akan membayar janji manis proyek “tanpa APBN” yang kini merugi tersebut

Kepanikan mulai terasa saat Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyodorkan dua opsi penyelamatan kepada pemerintah.

Baca Juga

Akun Prop Trading Forex Terbaik di 2026: Perbandingan Platform Terdepan

Opsi pertama adalah pemerintah menyuntikkan modal tambahan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Opsi kedua, lebih drastis, pemerintah diminta mengambil alih seluruh infrastruktur, membiarkan PT KCIC hanya menjadi operator.

Langkah ini seolah menjadi pengakuan bahwa konsorsium BUMN tak lagi sanggup menanggung beban sendirian.

Bagaimana tidak? Pendapatan tiket sepanjang 2024 yang diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun bahkan tak cukup untuk menutupi bunga utang tahunan ke China Development Bank (CDB) yang mencapai hampir Rp2 triliun.

Baca Juga

TERBONGKAR! Ada 6 Nama Pria Berpengaruh di Dunia Yang ‘Ditutupi’ di Dokumen Epstein, Siapa Saja?

Kerugian terus menumpuk, dan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium menjadi yang paling tertekan.

Namun, tawaran Danantara itu dimentahkan dengan tegas oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Logikanya sederhana, Danantara sebagai lembaga yang kini mengelola dividen BUMN senilai Rp80 triliun per tahun, seharusnya mampu menyelesaikan masalah bisnisnya sendiri.

“Jangan kita lagi,” cetus Purbaya, menegaskan utang ini adalah urusan business-to-business (B2B).

Baca Juga

CHAOS! Demo Antikorupsi Berakhir Ricuh, Ibu Kota bak Medan Perang

Sikap keras ini menjadi krusial. Pada akhirnya, jika APBN sampai turun tangan, artinya uang pajak masyarakat yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau subsidi berpotensi dialihkan untuk menambal kerugian proyek bisnis ini.

Inilah yang menjadi pertaruhan terbesar bagi keuangan negara dan kantong rakyat. Satu-satunya jalan adalah Bernegosiasi dengan China.

Lalu, apa jalan keluarnya? Satu-satunya opsi yang dinilai paling realistis, meskipun terjal, adalah mengajukan restrukturisasi utang kepada CDB.

Hal tersebut berarti memohon agar bank China mau menurunkan suku bunga pinjaman yang saat ini berada di angka 2% hingga 3,4%.

Baca Juga

Jadi Sorotan Publik, Purbaya Akhirnya Buka Suara ‘Ribut’ Dengan Trenggono di Medsos

Negosiasi ini disebut tidak akan mudah, dan opsi paling pahit jika gagal adalah gagal bayar (default), yang berisiko membuat proyek ini diambil alih sepenuhnya oleh pihak China.

Ironisnya, di tengah carut-marut keuangan ini, Whoosh sendiri terbilang sukses secara operasional.

Tingkat keterisian penumpang yang tinggi menunjukkan antusiasme masyarakat yang besar.

Namun, kesuksesan operasional ini ternyata belum mampu menutupi lubang finansial raksasa yang ditinggalkannya.

Baca Juga

Desak Pemerintah Bersihkan Oligarki, GMKR Tuntut Pemakzulan Gibran dan Adili Jokowi!

Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan tidak hanya akan menentukan nasib proyek ini, tetapi juga menjadi preseden penting tentang bagaimana Indonesia akan mengelola proyek-proyek strategis di masa depan.

Sumber: Konteks