YLBHI Menduga Kuat Jokowi ‘Terlibat’ Dalam Kasus Penyadapan Prabowo!

DEMOCRAZY.ID — Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, angkat bicara menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi Polri pada November 2026.

Menurut Isnur, praktik penyadapan semacam ini bukanlah fenomena baru, melainkan pola yang sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Di tengah sorotan tajam publik terhadap pengusutan perkara tersebut, Isnur secara terbuka mengungkap dugaan keterlibatan Jokowi serta mendesak aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada jajaran eksekutor semata, melainkan membongkar rantai komando secara menyeluruh.

Desakan Usut Tuntas Aktor Intelektual hingga Penyedia Anggaran

Dalam keterangannya, Isnur menegaskan bahwa pengusutan kasus penyadapan yang menyeret mantan petinggi kepolisian harus dilakukan hingga ke akar persoalan agar penyalahgunaan kewenangan intelijen dan perangkat negara tidak terus berulang di masa mendatang.

Isnur mendesak agar proses hukum menyasar seluruh rantai keterlibatan, mulai dari pihak yang memberikan perintah, pejabat yang menyetujui jalannya operasi, pihak yang menyediakan sarana serta anggaran, hingga para eksekutor di lapangan.

“Kasus penyadapan ini sudah terjadi sejak era Presiden Jokowi. Kami menduga ada keterkaitan dalam kasus penyadapan yang melibatkan mantan jenderal kepolisian ini, sehingga harus diusut hingga ke akar agar kasus serupa tidak terulang,” tegas Isnur.

Ia juga menekankan bahwa keadilan hukum hanya bisa terwujud jika penyidik berani menyentuh seluruh lapisan pemegang kendali operasi.

“Seluruh pihak yang terlibat—mulai dari pemberi perintah, penyetuju operasi, penyedia sarana dan anggaran, hingga eksekutor di lapangan—semuanya harus diusut tuntas tanpa terkecuali,” lanjutnya.

Sorotan Pernyataan Lama Jokowi Soal Data Intelijen

Untuk menguatkan urgensi penelusuran keterkaitan tersebut, Isnur menyinggung kembali pernyataan terbuka Jokowi semasa menjabat sebagai presiden.

Kala itu, di hadapan para relawannya, Jokowi pernah secara gamblang menyatakan bahwa dirinya mengantongi data-data lengkap yang bersumber dari laporan intelijen.

Menurut Isnur, pernyataan mengenai penguasaan data intelijen di hadapan barisan relawan politik tersebut menjadi catatan serius yang menunjukkan bagaimana informasi intelijen dikelola dan dimanfaatkan pada masa kekuasaan sebelumnya.

“Jokowi sendiri pernah menyatakan secara terbuka di hadapan para relawannya bahwa ia punya data-data lengkap hasil intelijen,” ujar Isnur menyoroti rekam jejak pernyataan tersebut.

Pengalaman Pribadi Isnur Menjadi Target Penyadapan Sejak 2019

Selain menyoroti dimensi politik dan dugaan keterlibatan aktor tingkat tinggi, Isnur dalam wawancaranya pada November 2026 juga membeberkan pengalaman pribadinya sebagai aktivis bantuan hukum yang kerap menjadi sasaran penyadapan, peretasan, serta gangguan komunikasi sejak tahun 2019.

Gangguan dan pengawasan ilegal tersebut, menurut pengakuan Isnur, terjadi secara intensif terutama pada momen-momen krusial ketika dirinya bersama jaringan masyarakat sipil mengadvokasi penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), mengawal isu hak asasi manusia di Papua, hingga mendampingi berbagai aksi demonstrasi.

Ia mengungkapkan sejumlah indikasi nyata dari praktik penyadapan tersebut, mulai dari bocornya agenda rapat internal yang bersifat rahasia hingga adanya kiriman data komunikasi pribadi dari pihak-pihak anonim sebagai bentuk intimidasi.

“Sejak 2019 saya sendiri mengalami langsung menjadi target penyadapan, peretasan, dan gangguan komunikasi—terutama saat mengadvokasi revisi UU KPK, isu Papua, maupun mendampingi aksi demonstrasi. Indikasinya jelas, mulai dari terungkapnya agenda rapat internal hingga munculnya kiriman data komunikasi kami dari pihak anonim,” tandas Isnur.

[VIDEO]

Artikel terkait lainnya