Listyo Tumbang Jadi Titik Balik, Mahfud MD: Kasus Menyangkut ‘Lingkar Jokowi’ Saatnya Dibuka!

DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai sejumlah laporan hukum yang selama ini tertahan dan belum ditindaklanjuti perlu dibuka kembali, termasuk perkara yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataannya di siniar Terus Terang pada kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026), Mahfud menyebut peluang pengusutan kembali tersebut terbuka lebar menyusul tumbangnya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan pelindung perkara-perkara tertentu.

“Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” ujar Mahfud.

Hilangnya Hambatan dan Harapan Supremasi Hukum

Mahfud mengungkapkan bahwa selama ini banyak laporan masyarakat sebenarnya sudah masuk secara resmi ke meja penegak hukum, tetapi sulit bergerak ketika Listyo masih memegang jabatan strategis di kepolisian.

“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa. Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi,” tegasnya.

Dengan perubahan situasi tersebut, Mahfud berharap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat kembali bekerja secara profesional dan menegakkan keadilan secara setara tanpa pandang bulu.

“Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” kata Mahfud.

Skala Prioritas Pemerintah untuk Mencegah Kegaduhan

Kendati mendorong penegakan hukum yang tuntas, Mahfud tetap mengingatkan bahwa membuka kembali berbagai perkara lama secara bersamaan berpotensi memicu kegaduhan politik maupun sosial di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya pengaturan strategi serta penentuan skala prioritas penanganan perkara kepada pemerintah.

“Kalau jadi pemerintah, mestinya tahu urusan prioritasnya mana untuk menyelesaikannya, tapi tetap menuju tegaknya hukum,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya