PDIP: Listyo Sigit Mungkin End User Penyadapan Prabowo, Tapi Ada Dalang Besar di Atasnya!

DEMOCRAZY.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, mencurigai adanya aktor politik yang lebih besar di balik skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia tidak sepakat apabila perkara tersebut hanya dikaitkan dengan kepentingan pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Guntur, sulit diterima akal sehat apabila seorang Kapolri mengumpulkan percakapan rahasia presidennya sendiri hanya untuk konsumsi pribadi.

Apalagi, operasi penyadapan tersebut disebut melibatkan lebih dari 6.000 nomor telepon, mulai dari presiden, menteri, tokoh politik, media, hingga kalangan pengusaha.

Guntur menduga skala operasi dan tahapan pelaksanaannya mengindikasikan adanya kepentingan politik yang lebih luas.

Guntur Romli Pertanyakan Motif Listyo Sigit

Guntur awalnya menanggapi pandangan praktisi hukum di televisi yang menyebut penyadapan oleh Listyo Sigit kemungkinan dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Ia mempertanyakan apa keuntungan yang bisa diperoleh seorang Kapolri dengan mengoleksi percakapan rahasia kepala negara.

“Untuk apa seorang Kapolri menikmati isi percakapan presidennya sendiri? Seperti hobi mengoleksi rahasia negara. Ini bukan analisis. Ini menghina akal sehat publik,” ujar Guntur, Jumat (20/11/2026).

Guntur juga mengungkit besarnya cakupan penyadapan yang disebut mencapai lebih dari 6.000 nomor telepon.

“Lebih dari 6.000 nomor disadap, mulai dari presiden, menteri, tokoh politik, sampai media dan pengusaha, operasinya rapi lima tahap,” tukasnya.

Sasaran operasi tersebut, kata dia, bukan hanya pejabat pemerintahan, tetapi juga tokoh politik, pekerja media, hingga pengusaha.

Ia turut membeberkan informasi mengenai lima tahapan operasi yang disebut berlangsung secara terstruktur, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data.

“Dari perintah sampai penghapusan data, hasilnya bahkan disebutkan dicetak dan dibawa kurir supaya tidak meninggalkan jejak digital,” ucap dia.

Bahkan, hasil penyadapan disebut dicetak dan dibawa menggunakan kurir untuk menghindari jejak digital.

“Orang yang sekadar iseng tidak bekerja serapi dan serahasia itu. Ini operasi politik titik,” imbuhnya.

Listyo Sigit Disebut End User, Guntur: Bukan Berarti Penyidikan Berhenti

Guntur kemudian menyinggung pernyataan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang menyebut Listyo Sigit sebagai end user atau pengguna akhir informasi hasil penyadapan.

Lanjut Guntur, penyebutan Listyo Sigit sebagai pengguna akhir tidak serta-merta membuktikan bahwa penyelidikan hanya akan berhenti pada dirinya.

Ia bahkan mengaitkan perkembangan perkara tersebut dengan momentum pergantian wakil presiden yang disebutnya berlangsung pada Desember.

Guntur menduga Polri sedang menahan diri agar perkara tersebut tidak berkembang ke pihak lain sebelum momentum politik tersebut.

“Lalu bagaimana memaknai pernyataan Kapolri di Komisi 3 DPR bahwa Listyo Sigit adalah end user? Listyo Sigit disebut end user lebih dulu bukan karena penyidikan berhenti di situ, melainkan karena masih ada momen pergantian wakil presiden pada bulan Desember,” Guntur menuturkan.

“Polri seperti menahan diri agar kasus ini tidak merembet ke mana-mana sebelum waktunya,” tambahnya.

Ia menegaskan, penyebutan Listyo Sigit sebagai end user tidak boleh langsung dimaknai sebagai akhir dari penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Jadi Listyo Sigit dulu yang disebut, bukan Listyo Sigit saja,” timpalnya.

Guntur Singgung Dokumen Sadapan Sampai ke Solo

Lebih jauh, Guntur mempertanyakan kepentingan seorang pejabat kepolisian mengumpulkan percakapan presiden apabila informasi tersebut tidak ditujukan kepada pihak lain.

“Logikanya sederhana. Menyadap presiden adalah kejahatan politik karena hasilnya hanya berguna bagi orang yang sedang bermain kekuasaan,” bebernya.

Ia berargumen bahwa Listyo Sigit bukan politikus yang memiliki partai, basis massa, maupun kepentingan elektoral untuk memanfaatkan informasi tersebut.

“Listyo Sigit bukan orang politik. Ia tidak punya partai politik, tidak punya basis massa dan tidak punya panggung kekuasaan untuk diperebutkan di pemilu,” terangnya.

Karena itu, Guntur menduga ada pihak lain yang berkepentingan menerima hasil penyadapan tersebut.

“Untuk apa seorang polisi tahu isi percakapan presiden kalau bukan untuk diserahkan kepada orang yang memang membutuhkannya,” tegasnya.

Guntur juga mengungkit pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut menyampaikan bahwa hasil penyadapan tersebut sampai ke Solo.

“Prof Mahfud sudah bilang hasil sadapan itu sampai ke Solo. Akbar Faizal sudah menyapa kurir Boyolali. Setiap pion punya pemain dan setiap wayang punya dalang,” tandasnya.

Ia turut menyinggung pernyataan politikus Akbar Faizal yang menyapa sosok kurir dari Boyolali.

Dua hal tersebut, menurut Guntur, menjadi bagian dari rangkaian informasi yang perlu ditelusuri untuk mengetahui siapa pihak yang berada di balik operasi penyadapan.

“Listyo Sigit mungkin end user di atas kertas tapi di atas Listyo Sigit masih ada orang yang menunggu kertas dokumen hasil penyadapan itu,” kuncinya.

Artikel terkait lainnya