DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta penyelidikan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada jajaran aparat yang diduga terlibat.
Dikatakan Usman, penelusuran harus diarahkan hingga kepada pihak yang menjadi pengguna akhir atau end user dari informasi intelijen tersebut.
Dalam konteks itu, Usman menyebut mantan Presiden Jokowi perlu ikut diperiksa.
Ia mengingatkan bahwa kepala kepolisian maupun pimpinan badan intelijen pada dasarnya bekerja mengumpulkan informasi yang nantinya digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan seorang pejabat tinggi kepolisian menjadi satu-satunya pihak yang memiliki motif dalam perkara penyadapan tersebut.
Usman mengatakan, sulit untuk menjelaskan apabila Kapolri maupun mantan Kapolri dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam aktivitas penyadapan.
Sebab, menurut dia, pimpinan lembaga kepolisian dan badan intelijen memiliki tugas mengumpulkan informasi untuk kepentingan yang lebih luas.
“Saya kira sebaiknya fokus pada mereka yang paling bertanggung jawab. Bahkan di level jenderal, Pak Sigit, saya kira sulit menjelaskan bahwa Pak Sigit satu-satunya orang yang memiliki motif dari penyadapan ini,” ujar Usman, Jumat (20/11/2026).
Ia kemudian menjelaskan bahwa informasi intelijen yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga pada akhirnya diperuntukkan bagi pengguna akhir.
Sejumlah lembaga yang dimaksud antara lain Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
“Seorang kepala Polri, seorang kepala badan intelijen, baik intelijen keamanan, intelijen negara, intelijen strategis, itu selalu bekerja memperoleh informasi-informasi intelijen untuk pada akhirnya digunakan oleh end user, oleh pengguna akhir. Dan pengguna akhir itu adalah presiden,” tukasnya.
Usman juga menuturkan bahwa akses terhadap informasi intelijen memiliki mekanisme pengamanan tersendiri.
Tidak semua pihak bisa secara bebas memperoleh maupun membuka informasi tersebut.
Ia menyebut diperlukan izin khusus atau security clearance bagi pihak yang ingin mengakses informasi intelijen tertentu.
“Dan pengguna akhir itu adalah presiden. Siapapun yang mau mengakses itu harus punya security clearance, harus punya semacam izin yang khusus yang hanya bisa dipegang oleh seorang presiden,” jelasnya.
Lebih jauh, Usman mengingatkan bahwa penggunaan informasi hasil penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya tetap dapat dipersoalkan.
Ia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972 yang berujung pada krisis politik dan proses hukum terhadap Presiden Richard Nixon.
“Dan informasi itu enggak boleh dibuka, kalau informasi itu dibuka dibawa ke pengadilan, dia harus ada izin pengadilan. Dan kalaupun izin, katakan kalaupun penyadapan itu dilakukan dan diberitahukan kepada presiden, penyadapan tanpa izin pengadilan itu juga bisa dipersoalkan,” Usman menuturkan.
Berangkat dari penjelasan tersebut, Usman meminta penyelidikan tidak hanya menyasar pihak yang menjalankan aktivitas intelijen, tetapi juga menelusuri siapa yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
Ia menekankan, pimpinan kepolisian maupun badan intelijen tidak selalu mengumpulkan informasi untuk kepentingan pribadi.
“Jadi saya kira seorang kepala Polri, mantan kepala Polri, seorang kepala intelijen, di manapun itu, pasti terbiasa untuk mengorek informasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan ada kepentingan yang lebih besar,” imbuhnya.
Karena itu, pihak yang menjadi pengguna akhir informasi perlu dimintai keterangan untuk mengungkap secara utuh dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
“Nah, karena itu saya kira end user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa,” tegas Usman.
Usman kemudian mengungkit pernyataan Jokowi di hadapan para relawan pendukungnya saat masih menjabat sebagai presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pernah mengungkap penggunaan informasi dari sejumlah lembaga intelijen untuk memantau pergerakan tokoh-tokoh politik menjelang pemilu.
Bagi Usman, pernyataan itu menjadi salah satu alasan mengapa penggunaan informasi intelijen oleh pemerintahan sebelumnya perlu ditelusuri.
Ia menegaskan, intelijen semestinya digunakan untuk kepentingan keamanan negara, bukan untuk memantau aktivitas politik masyarakat yang sah secara hukum.
“Karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik di hadapan para relawan pro-Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh politik,” ungkapnya.
Usman mengingatkan bahwa pemantauan terhadap tokoh politik maupun partai politik yang menjalankan aktivitas secara sah tidak bisa begitu saja disamakan dengan kepentingan keamanan negara.
“Itu menjelang pemilu. Itu artinya apa? Itu artinya ada penggunaan intelijen bukan untuk urusan keamanan negara, bukan untuk urusan kepentingan intelijen untuk yustisial penegakan hukum,” terangnya.
“Bukan untuk kepentingan intelijen pertahanan yang bisa mengumpulkan informasi apakah kita akan mengalami serangan militer dari negara lain, apakah kita akan mengalami serangan siber dari negara lain, melainkan digunakan untuk memantau rakyat sendiri atau partai politik yang sebenarnya kegiatan mereka kan sah,” kuncinya.