DEMOCRAZY.ID – Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri diyakini telah mengantongi identitas dalang utama beserta jejaring di atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Identitas tersebut dipastikan terlacak melalui alur distribusi dokumen fisik hasil sadapan yang dikirim via kurir dari Jakarta ke kota lain.
Pengamat Pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, membeberkan taktik operasi senyap ini.
Para pelaku sengaja menghindari aplikasi pesan terenkripsi maupun ruang digital guna memutus jejak elektronik.
Sebagai gantinya, data yang disedot dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik (print out).
Pemindahan secara manual ini terpaksa dilakukan mengingat teknologi LIMS selalu merekam jejak aktivitas (log) secara mutlak pada server.
“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi, Selasa (17/11/2026).
Terkait pelaksanaan operasi, Andi memastikan penyadapan di lingkungan Istana ini merupakan praktik nyata deep state (negara dalam negara).
Mantan Sekretaris Kabinet tersebut menegaskan, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak pernah memiliki wewenang maupun perangkat penyadapan.
Menurutnya, infrastruktur intelijen yang digunakan dalam kasus ini murni dibawa secara ilegal oleh Listyo Sigit dari jabatannya terdahulu di kepolisian.
“Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya,” jelas Andi.
Kendati struktur jejaring diyakini telah terpetakan utuh oleh otoritas keamanan, kepolisian saat ini sengaja menahan laju penanganan kasus.
Merespons langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menghentikan penyidikan di level Listyo Sigit sebagai penerima akhir tunggal, Andi menilai pemerintah sedang menarik “rem darurat”.
Langkah deeskalasi (penurunan eskalasi) tersebut diambil bukan karena aparat penegak hukum gagal membongkar dalang utama, melainkan didasari pertimbangan krusial terkait stabilitas politik dan ekonomi nasional.
“Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan,” tegas Andi.