DEMOCRAZY.ID – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn.) Soleman B.
Ponto menilai eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa ditetapkan sebagai dalang di balik penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus sebagai end user penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.
Listyo Sigit juga diduga menerima laporan harian hasil penyadapan dari eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS) serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.
Listyo Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Presiden Prabowo, sejumlah target penyadapan Listyo Sigit di antaranya adalah lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik.
Bahkan terhadap gubernur dan internal Polri sendiri.
Karena hal ini, Ponto pun meyakini Listyo Sigit bakal ditetapkan sebagai dalang di balik penyadapan Presiden Prabowo.
“Iya, bisa (ditetapkan sebagai dalang penyadapan Presiden), karena apa pun kan semua beliau yang perintahkan, yang ini ya beliau semua,” ucapnya saat wawancara ekslusif dalam program Kacamata Hukum, Senin (16/11/2026).
“Untuk penyadapan ya, tapi hasil penyadapan ke mana kan kita belum tahu,” tambahnya.
Menurut Ponto, tepat jika Listyo Sigit ditetapkan sebagai dalang di balik penyadapan tersebut karena yang memberikan perintah adalah dia sendiri.
“Saya kira itu sudah benar karena kan yang perintahkan beliau ya, siapa yang perintahkan ya dia sudah pasti ujungnya ke dia,” katanya.
Ponto menegaskan bahwa pihak yang memberikan perintah harus bertanggung jawab atas hasilnya.
Jika perintah berasal dari seseorang, maka hasil pelaksanaannya akan bermuara kepada pemberi perintah tersebut, terlepas dari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Kalau dia yang berbuat ya sudah dia, ini masalah kan penyadapan, penyadapan itu beda dengan tindak pidana yang lain,” tegas Ponto.
“Kalau penyadapan kan dia melakukan, walaupun orang lain yang melakukan tapi kan untuk beliau, atas perintah beliau, kan begitu,” imbuhnya.
Ponto juga menduga adanya kemungkinan pihak lain yang memanfaatkan Kapolri dalam kasus tersebut.
Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa Kapolri bertindak atas keinginan sendiri demi memperoleh keuntungan.
“Jadi kalau kita lihat Kapolri ini kan atasannya presiden, kalau beliau sudah ingin berbuat begitu, patut diduga ada lagi kekuasaan lain yang memanfaatkan beliau, tapi bisa saja beliau sendiri yang ingin mendapatkan keuntungan dari itu kan, kenapa tidak?”
“Mungkin awal-awal ada orang lain bisik-bisik, lama-lama ‘ah aku aja lah, ngapain untuk orang-orang, aku aja lah’, kan begitu. Daripada dikasih orang lain nanti dia dapat teteknya, aku dapat bengeknya kan, ya sudahlah lebih baik itu,” jelas Ponto.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran Listyo Sigit dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Tak hanya itu, Listyo Sigit juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta (AS); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Suyudi menjelaskan, peran Listyo Sigit dalam perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan tersebut.
Tersangka kedua berinisial SU, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Ia juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo Sigit.
Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ujar Suyudi.
Selanjutnya, tersangka ketiga berinisial EH, yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Listyo Sigit.
Perintah tersebut kemudian diteruskan dengan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
Tak hanya itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait aktivitas penyadapan.