Setahun Jadi Wapres, Rapor Gibran Jeblok, Pengamat: Jadi Beban Negara dan Presiden Prabowo!
DEMOCRAZY News
24 Oktober 2025 8:22 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kemenangan Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka, ternyata harus dibayar mahal.
Sebab putra sulung Joko Widodo alias Jokowi itu hanya menjadi beban di setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ini.
Nyaris tak ada pujian yang datang dari publik kepada Gibran, baik di kehidupan nyata maupun medsos.
Cibiran dan hujatan tiap hari tersebar di medsos, netizen menyebutnya sebagai wapres yang planga plongo.
Hanya ada satu orang yang memuja Gibran, yakni politisi PSI Ade Armando yang menyebutnya Wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Terkait setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini, sejumlah lembaga survei menggelar penelitian.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Gibran menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo.
Hal tersebut karena kepercayaan publik terhadap Gibran turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo saat ini.
Bahkan, menurut Dedi, Gibran terkesan sebagai wakil presiden yang tidak dianggap oleh rakyat.
“Secara politis, saya kira iya (Prabowo terbebani dengan Gibran),” kata Dedi.
“Apalagi kan sistem pengelolaan pemerintahan kita berdasarkan sistem demokrasi,” imbuhnya.
“Artinya, pemerintah itu perlu kepercayaan publik supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mendapat dukungan,” katanya lagi.
“Kalau publik sudah mendukung kebijakan pemerintah, implementasi untuk suatu program bagus atau tidak, itu akan lebih dominan dibandingkan ketika penolakannya besar, program kerja apa pun akan mendapatkan penolakan dan itu pasti akan bermasalah,” tuturnya.
“Jadi, ini semacam ada peperangan pengaruh, bahwa di satu sisi Gibran adalah wakil presiden, tapi kesannya memang tidak dianggap oleh rakyatnya,” lanjutnya.
Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah genap setahun pada Senin (20/10/2025), semenjak mereka dilantik sebagai RI1 dan RI2 pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.
IPO turut merilis hasil survei Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10/2025) lalu.
Baca Juga
Dalam survei tersebut disebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden RI Prabowo Subianto mencapai 67 persen (51 persen Sangat Puas, 16 persen Puas).
Sementara, kinerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hanya meraup tren kepuasan publik di angka 29 persen (2 persen Sangat Puas, 27 persen Puas).
Terkait selisih yang cukup besar antara tren kepuasan publik terhadap Prabowo dan Gibran, Dedi Kurnia Syah pun memberikan pemaparannya.
Menurutnya, Prabowo mendapat persentase tinggi karena memiliki program yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.
Di sisi lain, Dedi menilai, Gibran terkesan tidak memiliki kontribusi yang berarti, lantaran masyarakat belum mendapat akses mengenai program apa saja yang dilakukan anak sulung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
Ia pun memaparkan, angka kepuasan publik sebesar 29 persen itu paling-paling hanya dari loyalis Gibran.
“Dengan angka yang selisihnya cukup jauh, artinya masyarakat memberikan penilaian terhadap Prabowo Subianto dengan antusias karena memang mereka melihat ada beberapa hal yang berdampak,” tutur Dedi.
“Misalnya, ada program-program populis, program-program kerja yang dari sisi gagasannya saja sudah disukai oleh masyarakat,” ucapnya.
“Nah, ini yang mau tidak mau berkontribusi terhadap kepuasan sekaligus kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” imbuh Dedi.
“Sementara Gibran, mungkin publik juga kesulitan memberikan nilai, bukan karena faktor tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Gibran, tapi sejauh ini saya kira, [karena] minimnya akses Gibran terhadap pemenuhan masyarakat begitu,” lanjutnya.
“Masyarakat itu sebenarnya mudah saja menyatakan bahwa pemerintah telah bekerja, jika mereka tahu ada program (meski hanya satu) yang berdampak terhadap kehidupan mereka,” ujarnya lagi.
“Tetapi, kalau aktivitas atau manuver politik Gibran tidak berdampak kepada publik, maka angka 29 persen itu sudah cukup bagus, meski itu hanya angka dari loyalis Gibran,” ucapnya.
Dedi lalu menyebut, daya tarik pemerintahan saat ini di mata masyarakat memang hanyalah Prabowo.
Apalagi, Gibran juga dinilai kerap menuai sentimen negatif belakangan ini, sehingga memengaruhi kepercayaan publik kepadanya.
Seperti polemik ijazah, hingga sejumlah video viral yang menunjukkan kemampuan Gibran dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat.
“Maksud saya, tidak berlebihan kalau mengatakan magnet pemerintah sekarang itu harus diakui memang Presiden Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka,” ucap Dedi.
Baca Juga
“Terlebih kalau kita cek misalnya, dari sisi sentimen akhir-akhir ini, bagaimana isu yang berkaitan dengan Gibran hampir semuanya buruk, dimaklumi itu mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik,” katanya lagi.
“Artinya, ketika reputasi seseorang itu buruk, mau tidak mau publik juga akan menilainya dalam situasi yang buruk,” imbuhnya.
“Sehingga, justru sekarang pertanyaannya adalah Presiden Prabowo terbebani atau tidak dengan aktivitas-aktivitas Gibran, reputasi Gibran yang dalam tanda kutip buruk itu tadi,” tandas Dedi.
Sementara itu, analis politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengatakan Presiden Prabowo harus tegas dengan memaksa Gibran untuk bekerja supaya uang negara tidak terbuang sia-sia.
Hal itu disampaikan dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema ‘Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ pada Rabu (22/10/2025).
Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, pria yang akrab disapa Hensa itu pada intinya menilai gap antara Prabowo dengan para menteri harusnya diperkecil.
Selain itu, peran Gibran sebagai Wapres harus terlihat.
“Gibran itu sebagai wakil presiden dia harus dipaksa untuk kerja, harus dikasih kerjaan dia. Kalau enggak buang-buang duit negara ini kan menggaji pejabat yang enggak kerja gitu,” ungkap Hensa.
“Jadi menurut saya kontribusinya harus dipaksa, harus ada dan harus dipaksa dia berkecimpung di pemerintahan ini walaupun Pak Prabowo enggak pengin,” imbuhnya.
Hensa juga menyoroti program ‘Lapor Mas Wapres’ yang dibuat Gibran.
“Lapor Mas Wapres tuh sebenarnya jalan enggak, kalau Lapor Mas Wapres yang lapor ada cuma enggak ditindaklanjuti kan percuma juga.”
“Tapi budget buat menggaji Wapres itu besar loh dan semua biaya-biaya operasional yang lain,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hendri Satrio juga menilai pada satu tahun pemerintah Prabowo, banyak program yang disasarkan untuk masyarakat miskin.
Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.
“Tapi apakah semuanya itu berjalan lancar? Kan enggak ya. MBG ada terus yang keracunan, kemudian Koperasi Merah Putih, bahkan pemerintah tidak punya program komunikasi untuk menjelaskan kepada publik, kepada rakyat apa itu koperasi sesungguhnya,” ungkap Hensa.
Hensa juga menyoroti masalah terbesar Prabowo dalam satu tahun kepemimpinan adalah gap (jarak) yang cukup panjang antara dirinya dengan menteri-menteri.
“Jadi gap-nya itu panjang betul Prabowo secara elitis kemudian secara intelektual mungkin dia memahami gitu ya program-programnya dia mesti apa aja.”
Hensa menilai Prabowo memiliki cita-cita mulia untuk kesejahteraan rakyat.
“Jadi misalnya ya yang saya sempat merinding tuh pada saat dia pidato pelantikan, dia sampai bilang Indonesia ini negara kaya tapi rakyatnya 70 tahun masih ada yang mengais becak.”
“Bayangkan seorang Prabowo yang sosok elit justru bicara tentang hal itu. Hal yang tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Jokowi yang katanya adalah kita, yang katanya adalah rakyat,” ungkapnya.
Tetapi, apa yang menjadi cita-cita Prabowo dinilai kurang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para menteri.
“Prabowo sebagai pemimpin yang elit, dia punya cita-cita yang banyak sekali untuk memperbaiki Indonesia. Tapi memang gap-nya dengan menteri-menterinya itu kejauhan,” ungkap Hensa.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
