PBB Beberkan Alasan Utama di Balik ‘Penghentian’ Distribusi Makanan Untuk Setengah Juta Warga Gaza

DEMOCRAZY.ID – Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menghentikan bantuan bulanan bagi 500.000 warga Gaza akibat kekurangan dana.

Kebijakan ini diambil ketika kebutuhan kemanusiaan di wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang masih sangat tinggi.

Dengan pengurangan tersebut, WFP memperkirakan sekitar 1,1 juta warga Gaza atau hampir separuh populasi wilayah itu masih akan menerima bantuan pangan atau uang tunai setiap bulan.

Namun, jumlah bantuan yang diberikan juga akan dipangkas.

WFP menyatakan upaya bantuan yang dilakukan lembaga tersebut telah membantu meredam dampak kelaparan yang melanda Gaza tahun lalu.

Meski demikian, penilaian mengenai kondisi kelaparan itu dibantah Israel.

WFP memperingatkan situasi di lapangan belum membaik hingga memungkinkan penghentian bantuan kemanusiaan.

“Orang-orang tidak aman. Serangan udara terus terjadi setiap hari. Warga juga terus mengungsi,” kata Direktur WFP untuk Palestina, Shaun Hughes, kepada AFP di kantor lembaga tersebut di Yerusalem Timur, Senin (19/10/2026).

“Hampir semua orang masih belum memiliki tempat tinggal permanen dan kondisi kemanusiaannya sangat buruk,” ujarnya.

Hughes mengatakan, berdasarkan penilaian terbaru, sekitar 1,4 juta orang atau dua pertiga populasi Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut dan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Pada Agustus tahun lalu, Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) yang didukung PBB menyatakan Gaza mengalami kondisi kelaparan.

Israel, yang memblokade wilayah tersebut dan terus melancarkan serangan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menyebut temuan itu sebagai kebohongan.

Klasifikasi kelaparan tersebut dicabut pada Desember, dua bulan setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) diumumkan di Gaza.

Namun, Israel masih melancarkan serangan ke wilayah itu sejak kesepakatan berlaku, dengan menyatakan akan membunuh siapa pun yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.

Setelah gencatan senjata, WFP sempat meningkatkan penyaluran bantuan hingga menjangkau 1,5 juta-1,8 juta orang setiap bulan.

“Bantuan ini telah menjadi penyambung hidup. Namun, sekarang, alih-alih mempertahankan dan meningkatkan bantuan tersebut, kami justru harus menguranginya,” kata Hughes.

“Dan itu bukan karena kami tidak memiliki akses kemanusiaan untuk menyalurkan makanan, melainkan karena kami tidak memiliki pendanaan.”

Jumlah Bantuan Dipangkas

Selain mengurangi jumlah penerima bantuan, WFP juga memangkas jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga.

Dalam catatan operasionalnya, WFP menyebut keluarga penerima bantuan pangan kini hanya akan memperoleh satu paket bahan makanan, dari sebelumnya dua paket.

Jatah tepung terigu yang diberikan juga akan dikurangi.

Sementara itu, bantuan tunai bagi 75.000 keluarga akan dipangkas dari 1.250 shekel menjadi 750 shekel per bulan.

Nilainya turun dari sekitar US$400 menjadi US$240.

WFP mengandalkan pendanaan dari pemerintah dan donor swasta untuk menjalankan operasinya.

Namun, lembaga tersebut menghadapi penurunan sumber daya yang tajam, termasuk setelah Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa dan memangkas besar-besaran kontribusi bagi badan-badan PBB serta bantuan bilateral.

WFP menyatakan membutuhkan sekitar US$450 juta untuk mendanai operasi di Gaza dan Tepi Barat selama enam bulan ke depan.

Namun, sepanjang 2026, lembaga tersebut baru menerima sekitar separuh dari pendanaan yang biasanya diperoleh untuk wilayah Palestina.

Pada September lalu, WFP juga memangkas separuh jumlah penerima bantuan di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, dari 400.000 menjadi 200.000 orang.

“Sekarang bukanlah waktu yang tepat dalam sejarah Palestina dan Gaza untuk berpaling dari apa yang sedang terjadi di Gaza,” kata Hughes.

WFP mengakui kondisi di Gaza sedikit membaik.

Namun, lembaga tersebut memperingatkan kebutuhan bantuan dapat kembali meningkat ketika musim dingin tiba.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang dimediasi Trump, Israel telah mengizinkan lebih banyak barang masuk ke Gaza.

Meski begitu, pembatasan ketat masih diberlakukan, termasuk penolakan terhadap pengiriman barang yang dinilai berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.

Menurut PBB, kebijakan tersebut bahkan mencakup pemblokiran alat bantu prostetik atau anggota tubuh buatan bagi penyandang disabilitas.

Sejak perang Gaza pecah, Israel juga makin gencar melontarkan kritik terhadap PBB.

Pemerintah Israel menuduh organisasi internasional itu bersikap bias dan justru melanggengkan ketergantungan warga Palestina terhadap bantuan.

Artikel terkait lainnya