DEMOCRAZY.ID – Nama Ignasius Jonan belakang kembali ramai dibicarakan sejak Menkeu Purbaya menolak bayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Berdasarkan rekam jejak yang ada, Jonan ternyata sejak jadi Direktur Utama atau Dirut KAI sudah menolak proyek kereta cepat.
Jonan tercatat pernah menjadi Dirut KAI pada 25 Februari 2009 hingga 27 Oktober 2014.
Jonan dalam salah satu wawancara khusus dengan salah satu televisi swasta, pernah secara tegas menolak proyek kereta cepat tersebut.
Ia menilai proyek itu belum menjadi prioritas dan tidak sejalan dengan kebutuhan pemerataan infrastruktur nasional.
“Sebagai pribadi dan sebagai Dirut KAI, saya tidak pernah sepakat,” ujar Jonan kala itu.
Jonan berpendapat pembangunan transportasi seharusnya dimulai dari penguatan jaringan kereta konvensional di seluruh wilayah Indonesia, bukan langsung pada proyek kereta cepat.
“Kenapa enggak bangun jalur kereta dulu, di lima pulau besar dulu deh. Kereta biasa dulu saja, supaya semua bisa menikmati dulu, baru kereta cepat,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang terlalu terfokus di Pulau Jawa, termasuk kereta cepat yang dirancang saat itu Jakarta-Bandung.
Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi kunci agar seluruh daerah dapat merasakan manfaat anggaran negara.
“Kenapa infrastruktur harus dibangun di Jawa semua? Kan APBN itu NKRI. Banyak di luar Jawa itu masih berantakan atau jauh dari Jawa,” tegasnya.
Jonan berjanji ketika itu, selama dirinya menjabat sebagai Dirut KAI, ia tidak pernah bersedia untuk mengoperasikan proyek kereta cepat.
“Kalau saya tidak sepakat soal kereta cepat. Selama saya di sini, saya tidak bersedia mengoperasikan,” ujarnya menegaskan.
Terbukti sekarang kereta cepat yang diresmikan Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya, meninggalkan utang segunung dan konsorsium berat untuk membayar ke China sebagai pemodal.
Sumber: Konteks