Borok Netanyahu Ditelanjangi! Mantan PM Israel Sebut Sang Pemimpin Loyo dan Jadi ‘Babu’ Menteri Bodoh

DEMOCRAZY.ID – Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, melayangkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu yang tengah memimpin koalisi pemerintahan saat ini.

Bennett secara terang-terangan menyebut Netanyahu telah kehilangan taji dan tidak lagi mampu menakhodai jalannya pemerintahan secara mandiri karena disetir oleh menteri-menteri dari faksi sayap kanan ekstrem dan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim).

“Dia tidak mampu memimpin pemerintahannya sendiri, karena Ben-Gvir, Smotrich, dan kelompok Haredim mengendalikan dirinya,” ujar Bennett dalam sebuah wawancara media baru-baru ini.

Bennett mengecam keras keberadaan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di dalam kabinet.

Ia bahkan tidak segan-segan menyebut para menteri garis keras tersebut sebagai figur tidak kompeten yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial hingga merusak citra internasional Israel di tengah situasi geopolitik yang sensitif.

Baca Juga

Tak Terima Jokowi Dihina, Ade Armando Murka: Rakyat Cinta Jokowi Pake Hati, Bukan Karena Amplop!

“Saya tidak akan membiarkan orang-orang bodoh berada dalam pemerintahan saya dan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang benar-benar konyol. Sejak awal, saya bahkan tidak akan mengizinkan Ben-Gvir masuk ke kabinet saya,” tegas politikus yang pernah memimpin Israel pada periode 2021–2022 tersebut.

Isolasi Diplomatik dan Kegagalan Komunikasi Publik

Menurut Bennett, anjloknya posisi diplomatik Israel dan meningkatnya isolasi di mata internasional saat ini murni merupakan dampak dari perilaku urakan kabinet Netanyahu sendiri.

Ia membantah narasi pemerintah yang kerap menuding sentimen negatif tersebut lahir dari bias media asing atau arus anti-Israel global.

Kritik ini mencuat seiring dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel, termasuk penyelidikan di pengadilan global dan renggangnya hubungan dengan beberapa negara sekutu barat.

Baca Juga

Prabowo Kena Sentil: Belum Pidato Kalau Belum Teriak Soal Asing!

Bennett menilai, para menteri di kabinet saat ini justru terus mencederai reputasi negara melalui retorika radikal tanpa dibarengi adanya strategi diplomasi publik (hasbara) yang masif untuk memulihkannya.

Penyimpangan Doktrin Militer dan Beban Pasukan Cadangan

Lebih lanjut, tokoh oposisi yang belakangan santer dikabarkan bersiap kembali ke panggung politik ini memperingatkan bahwa strategi perang berkepanjangan yang diadopsi Netanyahu di Gaza, Lebanon, hingga konfrontasi terbuka dengan Iran telah menyimpang jauh dari doktrin pertahanan asli Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Secara historis, doktrin militer Israel selalu bertumpu pada konsep “kemenangan yang cepat, telak, dan dipindahkan ke wilayah musuh” guna meminimalkan beban dalam negeri.

Namun, strategi perang tanpa akhir (war of attrition) yang berjalan saat ini dinilai tidak memiliki peta jalan (exit strategy) yang jelas.

Baca Juga

Tabuh Genderang Perang! Ini Alasan Nekat Bonatua ‘Gugat’ UGM hingga Penyelenggara Pemilu Soal Legalisir Ijazah Jokowi

Dampaknya kini mulai mengikis fondasi domestik Israel secara serius:

• Krisis Pasukan Cadangan: Ratusan ribu tentara cadangan (reservis) dipaksa menjalani wajib militer berulang kali dalam setahun, memicu kejenuhan fisik, mental, serta keretakan rumah tangga.
• Resesi Perekonomian: Mobilisasi massa yang berkepanjangan membuat sektor swasta, terutama industri teknologi (high-tech) yang menjadi motor ekonomi Israel, kehilangan tenaga kerja terampil. Hal ini diperparah oleh penurunan peringkat utang negara akibat defisit anggaran yang membengkak demi mendanai operasional militer.
• Sentimen Domestik: Ketegangan internal meningkat akibat kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) yang tetap mendapatkan hak istimewa pembebasan wajib militer di tengah krisis kebutuhan personel militer.

Pengamat politik di Tel Aviv menilai bahwa kritik frontal Bennett ini bukan sekadar evaluasi militer, melainkan sinyal kuat bahwa ia tengah membangun momentum untuk menantang kembali dominasi Netanyahu dalam pemilu mendatang, memanfaatkan keresahan publik atas biaya ekonomi dan sosial dari perang yang tidak kunjung usai.