Bikin Geger Politik! Eko Kuntadhi Lempar Prediksi Ngeri, Pilpres 2029 Disebut-Sebut Bisa Batal Digelar Gegara Hal Ini
DEMOCRAZY News
29 Juni 2026 2:35 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kontestasi Politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diprediksi tidak akan berjalan dalam kondisi normal.
Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi, melontarkan analisis mengejutkan bahwa agenda lima tahunan tersebut bahkan berpotensi tidak terlaksana apabila gesekan politik di tingkat elite yang dibarengi krisis ekonomi terus membesar.
Menurut Eko, alih-alih bersiap untuk pemilu mendatang, pertarungan politik yang terjadi saat ini justru sudah dimulai di pucuk pimpinan istana.
Konflik terselubung ini disinyalir melibatkan dua kubu utama, yakni kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kubu Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika ada konflik elite, ketika ada gesekan politik yang makin lama makin membesar, lalu gesekan ini tercermin juga dalam krisis ekonomi, nah itu yang mungkin membuat arah politik atau arah perjalanan politik tidak normal-normal saja,” ungkap Eko dalam keterangannya di kanal YouTube 2045 TV, dikutip Minggu (28/6).
Ia menambahkan bahwa ketidaknormalan situasi politik ini dapat berimplikasi langsung pada jadwal transisi kekuasaan di masa depan.
“Asumsinya kalau enggak normal-normal saja, maka 2029 sebagai sebuah titik untuk pergantian kekuasaan atau memilih pemimpin baru jangan-jangan malah tidak kejadian,” imbuhnya.
Ancaman Krisis Sebelum 2029
Lebih lanjut, Eko Kuntadhi memperingatkan bahwa proses pergantian atau pergeseran kekuasaan bisa saja terjadi jauh sebelum tahun 2029.
Faktor pemicu utamanya adalah akumulasi dari krisis ekonomi yang langsung berdampak pada stabilitas politik nasional.
Kondisi karambol ini, menurut Eko, menempatkan masyarakat sipil dalam posisi yang paling rentan dan dirugikan.
“Jangan-jangan prosesnya jauh sebelum itu (2029) karena apa? Karena kalau sudah krisis ekonomi berhimpitan dengan krisis politik, ini sangat membahayakan kita sebagai rakyat,” tandasnya.
Dinamika Hubungan Prabowo-Jokowi yang Merenggang
Analisis yang disampaikan Eko Kuntadhi sejalan dengan maraknya isu keretakan di lingkaran utama pemerintahan.
Berbagai laporan investigasi media nasional, termasuk Majalah Tempo, belakangan ini gencar mengungkap bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak lagi seharmonis masa-masa awal transisi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Jokowi beberapa kali sempat mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Prabowo.
Namun, ruang pertemuan tersebut kini dibatasi secara ketat oleh tim internal kepresidenan.
Sinyal renggangnya hubungan kedua tokoh ini kian menguat ke publik setelah Jokowi diketahui tidak diundang dalam upacara resmi peringatan Hari Lahir Pancasila pada awal Juni lalu—sebuah momentum yang biasanya selalu dihadiri oleh para mantan kepala negara.
Spekulasi mengenai pembagian masa jabatan juga sempat dilemparkan oleh pengamat kebijakan publik, Said Didu.
Ia sempat mempertanyakan apakah Prabowo hanya akan efektif memimpin selama dua tahun pertama, sementara sisa masa jabatan ke depan akan didominasi oleh peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kombinasi antara ketidakpastian ekonomi global, beban domestik, dan rivalitas politik di internal pemerintahan diprediksi akan terus menjadi ujian berat bagi stabilitas kabinet Prabowo-Gibran dalam beberapa tahun ke depan.
Sumber: WartaEkonomi
Artikel terkait lainnya
