Mencoba memahami sikap Prabowo, sungguh rumit. Sejak karirnya melesat di TNI sebagai mantunya seorang presiden Soeharto sampai menjadi Danjen Kopassus dan Danjen Kostrad, banyak suara miring atau cemburu.
Belum lagi Prabowo ada ditengah persaingan jendral merah dan hijau diinternal TNI saat itu, tiba-tiba mertuanya turun secara mendadak dan kursi kepresidenan diberikan kepada wakil presiden BJ Habibie.
Prabowo dipecat dari TNI, tapi masih menerima pensiunn, kemudian “bertapa” di Yordania.
Setelah kondisi di dalam negeri memungkinkan Prabowo bembali ke Indonesia dengan tekad baru dan semangat baru kemudian mendirikan partai.
Menariknya para musuh pilitiknya banyak yang membantu Prabowo di partai ini. Prabowo masuk dunia Politik !!!.
Rupanya di dunia politik suasananya lebih dinamis, penuh tipu daya, korupsi dan pengkhianatan seolah menjadi budaya. Bertolak belakang dengan budaya di TNI yang membesarkannya.
Prabowo pada dasarnya kurang bisa berdiplomasi, karena masih terlalu percaya pada orang lain, jika negosiasi terjadi seringkali dirugikan, sebagai contoh, saat Prabowo ikut pilpres bersedia sebagai wapresnya Megawati (2009), dengan catatan periode selanjutnya (2014) partai Megawati mendukung jadi capres (perjanjian tertulis).
Janji tetap janji, ternyata Prabowo hanya mendapatkan harapan palsu belaka. Prabowo bersama cawapresnya Hatta Rajasa saat itu gagal terpilih.
Pemenangnya adalah Joko Widodo atas dukungan Megawati (PDIP). Disaat kritis itulah sahabatnya Susilo Bambang Yudoyono dengan partai Demokratnya justru berpihak pada Jokowi walau tahun 2014-2019 SBY juga diberi harapan palsu juga oleh Jokowi.
Selanjutnya 2019, kembali Prabowo bersama pasangan barunya Sandiaga Uno dicurang Jokowi dan komplotannya, padahal seharusnya menang. Prabowo belajar banyak dari proses politik ini, bahwa tidak ada teman sejati di dunia politik.
Prabowo akhirnya harus bisa menerima dijadikan Menteri Pertahanan, sambil memperkuat diri.
Di posisi ini Prabowo dikurung ketat oleh loyalis Jokowi, sehingga sulit bergerak, sehingga sahabatnya saja tidak dapat begitu saja bertemu, seolah Prabowo diberikan mainan, tetapi tidak boleh keluar dari kurungan itu.
Akhirnya pada pilpres tahun 2024 Prabowo menggaet Gibran anaknya Jokowi, yang sebelumnya telah mencurangi untuk mengalahkan Prabowo dan memblokir akses keuangannya saat pilpres.
Upaya menggaet musuh menjadi kawan membuatnya berhasil menjadi pemenang, walau tentu banyak yang protes, akibat ada pengerahan ASN dan Kepolisian untuk membantu pasangan ini.
Cawe-cawe Jokowi memang berhasil, walau jelas curang, tetapi Prabowo sendiri menikmati tersebut walau tidak ikut dalam prosesnya. Tidak heran jika Prabowo tidak berkutik, tidak dapat membela pendukungnya sendiri, bahkan seolah meninggalkannya.
Kini Prabowo telah menjadi presiden, kesempatan untuk membela negeri dan rakyat sudah terbuka luas, tetapi Jokowi ingin tetap pegang kendali dengan menempatkan sekitar 50 % pendukung Jokowi.
Jadi saat ini ada dipemerintahan ada 2 presiden, yakni presiden sah Prabowo Subianto dan Jokowi mantan Presiden.
Prabowo masih dikurung ketat oleh Jokowi, bahkan ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu bonekanya Jokowi dan Jokowi bonekanya oligarki.
Gibran wakil presiden, tidak mungkin diharapkan, walau didongkrak dengan cara apapun kemampuan dan kepemimpinannya sangat rendah. Gibran sangat cocok dijadikan boneka saja. Oligarki dan para parasit bangsa yang mengendalikannya.
Selama setahun ini faktanya baru ada 3 menteri saja dari 48 menteri (6.25%) yang bekerja secara utuh untuk membantu Prabowo yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
Keduanya telah mengangkat martabat bangsa di dunia dengan menjalankan politik bebas aktif secara nyata seperti Latihan militer bersama, Parade Militer dan penambahan pasukan perdamaian dan memperkuat alutsista serta pengembangan jumlah militer professional. Jika mau damai harus siap berperang, peribahasa itu yang mungkin dipegang oleh Prabowo.
Konsisten membela Palestina yang sedang dijajah Israel, telah membuahkan hasil, sekarang semakin banyak negara mendukung kemerdekaan Palestina, setidaknya sudah 5 negara pemilik Hak Veto di PBB sudah setuju Palestina Merdeka, posisi Israel semakin terpojok.
Menteri lainnya yang bekerja untuk rakyat adalah Menteri Keuangan Purbaya yang dengan keberanian & gaya tengilnya telah membawa perubahan kebijakan keuangan secara mendasar.
Baru 2-3 bulan telah membuat para petinggi partai, politisi korup dan oligarki ketar ketir. Era keterbukaan anggaran telah dimulai, Purbaya dianggap musuh koruptor, bahkan keluarga telah mulai diteror.
Ancaman terhadap Purbaya ini seolah menantang Prabowo, berani atau tidak melawan mereka. Seharusnya BIN dan TNI harus ikut menyelidiki dan mengamankan Prabowo dan Purbaya dari ancaman nyata tersebut.
Ketahanan Pangan dan Energi merupakan program strategis dan sangat baik, sayang belum terlihat digarap secara seriusnya.
Program yang mulia ini baru sebatas retorika saja, belum sampai pada tindakan misalnya bagaimana meningkatkan produktivitas dan menambah lahan baku sawah.
Belum ada larangan menggunakan sawah untuk perumahan dan kawasan industri, belum ada larangan merusak fasilitas atau saluran irigasi, belum ada pembatasan ijin pengembang, belum ada subsidi pupuk untuk kelapa sawit, dll, dll.
Padahal dengan meningkatnya produktivitas petani, meningkatnya luas lahan yang ditanami, maka uang yang beredar di sektor riil akan semakin besar., roda ekonomi semakin lancar. Kesempatan kerja terbuka, kemiskinan berkurang.
Apalagi jika ada kebijakan reposisi bank Himbara untuk porsi kredit 80 % kepada petani dan pengusaha kecil, tentu kegiatan ekonomi akan tambah lancar.
Syarat pemberian kredit harus disederhanakan lagi, agar pagu kredit untuk petani, nelayan dan usaha kecil meningkat, jika perlu tanpa jaminan fisik. Kredit konsumtif hanya akan memperlambat perputaran roda ekonomi.
Sub sektor perkebunan dan sektor pertambangan tidak diragukan lagi seharusnya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.
Di samping sebagai penyumbang sumber devisa negara dan kesempatan kerja, perkebunan & pertambangan berperan penting dalam pemenuhan bahan baku industri, bahan pangan, dan peningkatan pendapatan pekebun.
Nilai pendapatan sekitar 2.000 trilyun, sedang dipertambangan nilainya sekitar 6.000 trilyun, semuanya tanpa Production Sharing Contract, sehingga terjadi capital outflow (diperkirakan sekitar 2.300 trilyun/tahun), karena banyaknya investasi asing disini. Sebagian lari ke luar negeri, yang nyangkut di dalam negeri hanya biaya operasi dan pajak saja.
Prabowo sebagai presiden negara Indonesia, mempunyai beban yang sangat berat di dalam memenuhi janji untuk lebih memperhatikan rakyatnya, akibat harus memikul gerbong Jokowi.
Gerbong Jokowi sejak awal telah merongrong dan melakukan berbagai manuver untuk menjatuhkan Prabowo. Puncaknya pada akhir bulan Agustus 2025, Prabowo akan dijatuhkan lewat “demo yang dilakukan oleh orang dalam”, tetapi operasi ini gagal total.
Prabowo harus dijaga dan dilindungi, ring 1, 2 dan 3 tidak boleh ada loyalis Jokowi, karena sangat membahayakan keselamatan Prabowo.
Sayangnya Prabowo suka dikelilingi para penjilat dan tidak suka mendengar kritik sampai sekarang. Ingat musuh dalam selimut itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan musuh nyata.
Jika Prabowo tidak menggunakan Gibran sebagai wapres, belum tentu bisa menang. Itulah kejelian Prabowo, dia menerima banyak protes.
Kolaborasi dengan musuh politik (Menurut Prabowo Guru politik), Prabowo telah mengalami kerugian besar, waktu 1 tahun banyak terbuang percuma, dana membayar 45 kementerian yang merongrong APBN dan kinerja, jika dikonversi kedalam uang menjadi ratusan trilyun bahkan ribuan trilyun.
Tentu Prabowo tidak mau pengaruh Jokowi terus menggerogoti wibawa dan kinerjanya.
Apabila Gibran, sumber permasalahan Nasional dapat dimakzulkan dan loyalis Jokowi dibersihkan Prabowo memiliki waktu 4 tahun lagi dan tentu Prabowo dapat bekerja menjalankan programnya dengan lebih baik dan lebih cepat.
Cukup 1 tahun masa balas budi pada Jokowi, selanjutnya diharapkan Prabowo bonekanya Jokowi berubah menjadi Prabowo prajurit asli yang garang, tegas tetapi lembut hatinya. Rakyat menantikan kemakmuran dan keadilan.
Masalah korupsi Prabowo tidak cukup mengandalkan Kejaksaan, KPK dan Kepolisian yang sangat protektif terhadap loyalis Jokowi, berikan juga wewenang itu kepada rakyat secara langsung melalui Badan2 ad hoc sampai ketingkat Kecamatan, insha Allah korupsi sebera bersih serentak diseluruh wilayah Indonesia. ***