DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menantang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman debat terbuka.
Setelah dua pejabat itu menyentil peran pengamat.
Hal tersebut diungkapkan Ferry dalam siniar yang tayang di YouTube Fristiangriemediaofficial.
Mulanya, dia mengaku heran dengan pernyataan Teddy yang menyoal pengamat.
“Keringatan saya cerita ini. Mungkin karena yang mau diceritakan militer kali ya. Saya bertanya-tanya, kok akademisi yang diserang tidak kompeten,” kata Ferry dikutip Sabtu, 25 April 2026.
Dia menanyakan, mengapa tak menyerang pejabat di Kabinet Merah Putih. Pasalnya, banyak yang tak kompeten.
“Kenapa Pak Teddy tidak menyerang isi kabinet banyak yang tidak kompeten? Kita bisa sebut satu per satu itu, Pak Teddy sendiri belajarnya militer. Menjadi Sekretaris Kabinet yang ilmunya adalah ilmu administrasi pemerintah. Ilmu Administrasi, Hukum Administrasi Negara gitu ya,” ujar Fery.
“Wajar saja Pak Teddy bilang, kalau soal anggaran pokoknya ada. Karena dia juga inkompeten dalam pendekatan itu,” sambungnya.
Berangkat dari situ, menurutnya Teddy mestinya bercermint terlebih dahulu. Sebelum menyerang dirinya.
“Kalau dia menyerang saya, apakah dia tidak bercermin diri terlebih dahulu betapa kompetennya dia dalam berbagai hal, dalam merespon kebijakan neara, atau kritik dari pengamat maupun publik,” ucap Ferry.
Tak hanya Teddy. Ferry bilang ada banyak pejabat yang tak sesuai kompetensinya.
“Pak Teddy tak melihat bahwa Pak wakil presiden juga pendidikannya tidak berkaitan dengan hukum tata negara, bisa jadi wakil presiden. Pak Menteri Kehutanan, Ilmu Filsafat Keagamaan, tapi ngurus hutan,” paparnya.
Saking banyaknya, Ferry tak menyebut semuanya.
“Pak Menteri Kesehatan, Teknik Nuklir, ngurus kesehatan. Kepala BGN Ahli Serangga, ngurus Makanan, Gizi, dan segala macam. Kalau disebutkan bisa banyak tuh. Menteri Pariwisata dan lain-lain, Mendagri blabla,” tambahnya.
Jika dipresentasekan, Ferry menyebut jumlahnya lebih dari separuh. Belum lagi di legislatif.
“Hampir 65 persen di kabinet, tidak matching antara pendidikan dan apa yang mereka jabat. Di DPR bahkan, 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya, mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang,” terangnya.
“Apakah Pak Teddy pernah mempertanyakan itu? Menganggap mereka tidak kompeten?” sambung Ferry.
Dia menilai, pernyataan Ferry pada dasarnya hanya untuk menyerang pengkritik pemerintah. Sehingga isu publik bisa teralihkan.
“Jadi bagi saya dan teman-teman, ini terkesan betul-betul sebagai ad hominem saja, untuk menyingkirkan para pemberi pesan, membawa perdebatan keluar ke lingkaran intinya,” imbuhnya.
Ferry pun menantang Teddy. Serta Mentan Amran Sulaiman untuk debat terbuka.
“Apakah kebanaran data itu benar atau tidak? Nah, sekarang makanya saya bilang, ayo Pak Menteri Pertanian dan Pak Teddy saya siap berdebat terbuka kepada publik soal data-data kebijakan negara. Termasuk di urusan pertanian dan negara,” ucapnya.
Bahkan, dia tak gentar, meski dua pejabat tersebut langsung berhadapan dengannya.
“Boleh sendiri-sendiri, boleh kedua-duanya. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri untuk berhadapan, saya ingin mengkonter diri saya sendiri,” pungkas Ferry.
Teddy sebelumnya menyebut ada fenomena inflasi pengamat. Berbicara tanpa ada data.
“Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat,” ucap Seskab Teddy.
“Para pengamat ini berbicara tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” lanjutnya.
Para pengamat ini, beber Teddy, berbicara tidak sesuai dengan keahliannya.
Ia pun mencontohkan ada seorang pengamat militer dan luar negeri, tapi pengamat tersebut memiliki latarbelakang di bidang kemiliteran maupun internasional.
“Ada pengamat beras tapi background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” ujarnya.
Semenata Amran, mengatakan ada pengamat musuh negara.
“Maaf karena ada juga pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf pak rektor dan guru besar, sebentar lagi kemungkinan besar dipenjara. Dia bagian dari masalah di republik ini,” kata Amran
“Kami dinego banyak orang, ‘Pak menteri bisalah’. Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia dipenjara,” sambungnya.
Sumber: Fajar