Pakar UI Ingatkan Pemerintah: Jaga Jarak dari AS-Israel, Jangan Terjebak Permainan Trump!
DEMOCRAZY News
9 Maret 2026 5:15 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah bara konflik Timur Tengah kini berada di persimpangan jalan yang krusial.
Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (UI), Prof. Evi Fitriani, melontarkan peringatan keras agar Jakarta segera menarik diri dari kedekatan yang terlalu intim dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika diplomasi nasional, termasuk seruan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang menegaskan Indonesia harus berpihak kepada Iran pasca-serangan brutal aliansi AS-Israel pada akhir Februari lalu.
Keluar dari BoP: Harga Mati Kedaulatan
Menurut Evi, prinsip politik luar negeri ‘Bebas Aktif’ Indonesia sedang dipertaruhkan.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP)—sebuah inisiatif diplomatik yang digagas era Donald Trump—yang dinilai justru membelenggu posisi tawar Indonesia.
“Kalau mengikuti tujuan dan prinsip kebijakan luar negeri RI, harusnya pemerintah sekarang menjaga jarak dengan AS dan Israel. Segera keluar dari BoP dan jangan percaya Trump serta BoP-nya akan membela Palestina,” tegas Evi saat dihubungi, Senin (9/3/2026).
Evi menilai, ketergantungan pada perjanjian dagang dan aliansi politik yang terlalu condong ke Washington hanya akan merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional.
Konsistensi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina, menurutnya, tidak boleh digadaikan demi kepentingan pragmatis sesaat.
Jangan Sibuk ke Teheran, Fokus Netralitas
Di tengah eskalasi yang meningkat pasca-penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Evi juga menyarankan agar pemerintah tidak melakukan manuver diplomatik yang berlebihan.
Ia mengkritik rencana kunjungan ke Teheran jika posisi Indonesia sendiri belum sepenuhnya netral.
“Tidak perlu sibuk ke Teheran. Cukup agar tidak berpihak ke AS maupun Iran. Kita tidak bisa menjadi honest mediator (mediator yang jujur) bila pemerintah saat ini jelas-jelas bersekutu dengan AS melalui BoP dan perjanjian dagang yang sangat tunduk pada kepentingan AS,” jelasnya dengan lugas.
Bagi Evi, tugas utama pemerintah adalah memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, bukan terjebak dalam pusaran konflik dua kekuatan besar yang saling hantam.
Menjadi mediator membutuhkan posisi berdiri yang tegak di tengah, bukan condong pada satu sisi namun berpura-pura netral.
Risiko Kirim Pasukan ke Gaza
Salah satu poin paling krusial yang disoroti Evi adalah wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Di bawah peta politik saat ini, langkah tersebut dinilai sangat berisiko dan justru bisa menjadi bumerang bagi keselamatan prajurit Indonesia.
“Sangat berbahaya (seriously dangerous) untuk mengirim pasukan ke Gaza karena itu sama saja dengan ‘melayani’ kepentingan Trump dan Netanyahu. Mereka adalah dua manusia paling berbahaya di dunia saat ini,” pungkas Evi.
Baca Juga
Langkah mengirim pasukan di tengah agresi yang masih berlangsung, menurutnya, justru akan menempatkan Indonesia di bawah kendali strategis AS-Israel, ketimbang benar-benar memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina.
Kritik tajam dari akademisi senior UI ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan saat ini.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi pasca-serangan 28 Februari, Indonesia dituntut untuk kembali ke khittah politik luar negerinya: menjaga jarak yang sama dari semua kekuatan besar demi menjaga perdamaian dunia yang sesungguhnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
