DEMOCRAZY.ID – Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi serentak di berbagai kota di Indonesia, pada Minggu (8/3/2026).
Aksi serentak ini digelar FPN sebagai bentuk solidaritasnya kepada Republik Islam Iran yang kini tengah dilanda konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Aksi serentak PFN digelar di Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Kendari, Baubau, Tarakan, Majene. Pusatnya digelar di depan kedutaan besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Beragam poster dibawa oleh massa FPN, termasuk spanduk besar bertuliskan “Dukung Iran Lawan Israel-AS”.
Sekjen FPN Furqan A.M.C. mengatakan FPN mendukung Iran untuk melawan agresi militer, zionisme Israel, dan Amerika Serikat.
“Sebagaimana dua bulan lalu kami aksi di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas dengan Venezuela, maka kali pun kami aksi seluruh Indonesia bersolidaritas dengan Republik Islam Iran.”
“Ketika kami mendukung Palestina melawan praktek apartheid dan genosida oleh Israel, maka dengan semangat yang sama FPN juga mendukung Iran melawan agresi militer zionisme Israel dan Amerika Serikat,” kata Furqan dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Furqan menuturkan serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik lslam Iran.
Sementara itu, Republik Islam Iran punya hak yang sah untuk membela diri dan membalas serangan militer zionis Israel dan AS tersebut sesuai pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Republik Islam Iran menggunakan hak tersebut sepenuhnya dalam rangka mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran, dengan memberikan respon yang tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis lsrael dan Amerika Serikat.
Untuk itu, Furqan menegaskan arogansi AS dan Zionis Israel ini tak bisa dibiarkan dan harus dihentikan. Indonesia juga harus bersolidaritas untuk mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatannya.
Furqan kemudian menyinggung soal politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan mengungkit soal amanat pembukaan UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi.
“Arogansi dan kesewenang-wenangan AS dan Zionis Israel tidak bisa dibiarkan. Dunia harus segera menghentikannya. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme, Indonesia harus berdiri dengan tegas bersolidaritas dan mendukung Republik Islam Iran mempertahankan kedaulatannya. Solidaritas dan dukungan tersebut harus ditunjukkan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.”
“Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut mandiri dan berdaulat dalam menyikapi konflik yang ada. Dan sikap kita tersebut harus segaris dengan amanat pembukaan UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
“Politik bebas aktif jangan ditafsirkan menjadi politik oportunis tanpa ketegasan sikap membela yang tertindas, karena garis politik luar negeri bebas aktif itu lahir dari rahim revolusi Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme, tambah Furqan.
Terakhir, Furqan mengungkap 4 desakan FPN kepada pemerintah Indonesia dalam menanggapi konflik antara Iran dan AS-Israel ini:
1. Mengutuk agresi militer Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang telah membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan banyak korban lainnya, serta tunjukkan dengan tegas solidaritas dan dukungan terhadap bangsa Iran yang berjuang membela kedaulatan bangsanya.
2. Terlibat aktif menjaga ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (1945). Salah satunya bisa dengan mengambil kepeloporan untuk menyelenggarakan Konferensi Darurat Tingkat Tinggi di Indonesia, guna menggalang solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin guna mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung perjuangan Republik Islam Iran membela kedaulatan bangsanya dari agresi militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Indonesia punya modal sejarah dengan kepeloporan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang telah mendorong 40 bangsa lebih merdeka. Satu-satunya bangsa yang hadir pada konferensi di Bandung tersebut yang belum merdeka adalah Palestina. Karena itu kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah kita semua.
3. Keluar dari BoP (Board of Peace) karena lembaga tersebut berpotensi melangkahi PBB dan melanggar kedaulatan Indonesia yang disubordinasikan di bawah individu Donald Trump yang menunjuk dirinya sebagai ketua seumur hidup lembaga tersebut. Keikutsertaan Indonesia di BoP juga berpotensi mengaburkan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada klausul tegas dalam piagam BoP yang menjamin kemerdekaan Palestina. BoP dikhawatirkan hanya menjadi langkah tipu muslihat Donald Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida di Gaza dengan mencoba mengkapitalisasi wilayah tersebut menjadi proyek properti pengusaha-pengusaha transnasional.
4. Batalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang berat sebelah dan berpotensi merugikan Indonesia serta beresiko mengancam kedaulatan bangsa.
Di tengah memanasnya konflik Iran vs AS-Israel, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat untuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Surat dari Prabowo tersebut telah disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono kepada Dubes Iran untuk RI Mohammad Boroujerdi, di Jakarta.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang pun mengungkap isi surat yang dikirim Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
“Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri kita dengan Dubes Iran di Jakarta, Pak Menlu menyampaikan surat dari Presiden kepada Presiden Iran,” kata Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Paragraf pertama surat Presiden Prabowo menyampaikan dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran, sekaligus menegaskan komitmen RI untuk terus menjaga hubungan persahabatan.
Kemudian pada paragraf berikutnya, Prabowo mengutarakan solidaritas Indonesia bersama rakyat dan pemerintah Iran.
Dalam pesannya, Indonesia menyatakan siap untuk menjadi mediator atau fasilitator dialog atas konflik yang memuncak antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
“Paragraf pertamanya condolences. Dan solidaritas of course sama apa namanya, rakyat dan pemerintah Iran. Diulang lagi, siap memfasilitasi dialog,” katanya.
Perihal alasan mengapa Presiden Prabowo memilih mengirimkan surat, Yvonne menyampaikan bahwa surat merupakan bentuk komunikasi resmi diplomatik paling personal antar kepala negara.
“Saya tadi juga ada yang nanya ya, kenapa saya menyampaikan surat? Sebenarnya penyampaian surat dalam komunikasi diplomatik itu adalah salah satu bentuk yang paling personal, intens gitu lho, antar kepala negara,” ungkapnya.
Tak hanya mengirimkan surat untuk Presiden Iran, Presiden Prabowo ternyata juga telah membahas rencana berkunjung ke Teheran, Iran.
Rencana Prabowo ke Teheran ini, disebut telah dibahas bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui sambungan telepon.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie setelah pertemuan antara Presiden dengan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Dan yang saya bersyukur Presiden, Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden,” kata Jimly.
Ia mengatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo dengan PM Pakistan ke Iran tersebut bukan untuk mendamaikan perang yang terjadi melainkan untuk mengurangi tensi konflik agar tidak meluas.
Karena bagaimanapun, kata Jimly, mendamaikan perang negara yang pimpinan tertingginya terbunuh sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat.
Sehingga, tujuan kunjungan Prabowo dan PM Pakistan ke Teheran untuk menurunkan eskalasi konflik.
“Jadi bukan menjadi mediator dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran bukan kayak begitu. Ini kan orang Presidennya sudah dibunuh ya kan Ayatullah-nya udah dibunuh masa ditawarin damai bukan dalam konteks itu tapi ini untuk mencegah eskalasi (meningkat),” katanya.
Jimly mengatakan Indonesia dengan Pakistan memiliki peran penting dalam menurunkan konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dan Pakistan dinilai bisa meredam peperangan yang terjadi.
“Nah jadi peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar ya kan penting sekali untuk mengajak damai walaupun mungkin peluangnya kecil tapi dicoba,” katanya.
Meskipun demikian Jimly tidak menjelaskan kapan Presiden Prabowo dan PM Pakistan akan terbang ke Teheran untuk meredakan eskalasi konflik tersebut.
Hal pasti, kata dia, Indonesia akan mengambil peran dalam krisis global yang terjadi sekarang ini.
“Intinya Indonesia mengambil global player peran sebagai global player. Itu kita dukung,” ujar dia.
Sumber: Tribun