GAWAT! Krisis Selat Hormuz Hantam Asia Lebih Dulu, Indonesia Diprediksi Alami Tiga Tekanan Ini
DEMOCRAZY News
8 Maret 2026 7:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny Sasmita, menyatakan penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu guncangan energi global yang serius.
Menurut Ronny, jalur pelayaran tersebut menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia setiap hari. Karena itu, gangguan sekecil apa pun di kawasan itu dapat segera memicu lonjakan harga energi di pasar internasional.
“Yang sering kurang disadari adalah bahwa dampaknya terutama menghantam Asia, bukan Amerika atau Eropa. Data perdagangan energi menunjukkan sekitar 84-89 persen minyak yang melewati Selat Hormuz pada akhirnya dikirim ke pasar Asia, terutama ke China, India, Jepang, dan Korea Selatan,” ujar Ronny saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, ketergantungan negara-negara Asia terhadap impor energi dari Timur Tengah membuat kawasan ini menjadi pihak yang pertama merasakan tekanan jika jalur tersebut terganggu.
“Artinya, ketika jalur ini terganggu, tekanan pertama akan muncul di kawasan Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah,” lanjutnya.
Bagi Indonesia, dampak yang muncul bukan karena distribusi minyak langsung terhenti, melainkan akibat lonjakan harga energi global.
Ronny mengingatkan, posisi Indonesia yang masih menjadi net importer minyak membuat kenaikan harga minyak dunia langsung memperbesar tagihan impor energi.
“Ini akan menekan neraca transaksi berjalan, nilai tukar rupiah dan pada akhirnya juga APBN,” jelasnya.
Ia menambahkan, tekanan juga bisa muncul pada fiskal negara.
Jika harga minyak dunia melonjak tajam sementara pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat.
Sebaliknya, apabila harga BBM dinaikkan, konsekuensinya adalah kenaikan inflasi energi yang berisiko menekan daya beli masyarakat.
“Skenario terburuknya adalah jika konflik berlangsung lama dan jalur Hormuz benar-benar terganggu berbulan-bulan. Harga minyak berpotensi melonjak di atas US$120 bahkan mendekati US$150 per barel,” ungkap Ronny.
Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai bisa menghadapi tekanan berlapis yang mencakup inflasi energi, pelebaran defisit fiskal, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar keuangan.
“Karena itu, dari perspektif ekonomi makro, konflik ini mengandung risiko energi terbesar bagi Asia, bukan sekadar konflik regional. Ketika lebih dari 80 persen minyak yang melewati Hormuz menuju Asia, maka setiap eskalasi di sana hampir pasti langsung terasa sampai ke Jakarta,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menjaga kesehatan fiskal jika harga minyak dunia terus naik.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi belanja, termasuk membuka peluang memangkas sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga
“Kita sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS, apa dampaknya ke defisit. Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026) malam.
Ia menegaskan efisiensi tersebut tidak akan menyentuh anggaran bahan makanan dalam program MBG.
“Tapi yang untuk makanan enggak kita (potong). Karena kita mendukung sekali,” kata dia.
Purbaya menjelaskan, evaluasi lebih diarahkan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.
Baca Juga
Misalnya pengadaan kendaraan operasional atau komputer baru di Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG).
“Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu yang lain-lain,” ujarnya.
“Misalnya beli motor SPPG. Jadi ganti motor, mereka senang saya rugi. Misalnya lagi beli komputer di SPPG dikasih komputer,” tambahnya.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum juga berpotensi ditunda dengan skema penggeseran anggaran ke tahun berikutnya.
“Misalnya lagi PU mungkin ada anggaran yang bisa digeser ke tahun depan. Untuk bangun macam macam program yang dipunya, jembatan, sekolah,” tutur Purbaya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
