Gerah Isu Ijazah Palsu dan Sekolah Gibran, Jokowi Jadi Ngebet Ketemu Prabowo!
DEMOCRAZY News
6 Oktober 2025 4:40 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Trust Indonesia Ahmad Fadhli menilai, kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, Sabtu lalu, berkaitan dengan isu ijazah palsu yang masih mengarah pada diri Jokowi dan kini menyasar pada putranya, Gibran Rakabuming Raka.
“Saya kira, Jokowi sudah sangat gerah dengan isu dan pemberitaan miring mengenai dia dan anaknya, terutama soal ijazah palsu dan sekolah ‘abal-abal’. Oleh karena itu, jika tidak segera diselesaikan, isu ini akan menjadi snow ball yang lama-kelamaan akan menggelinding menjadi besar hingga Pilpres 2029,” kata Fadhli saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (5/10/2025).
Terkait lokasi pertemuan, yakni di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Fadhli menyebut tentu saja yang ngebet untuk bertemu adalah Jokowi.
“Sudah tahu betul bahwa urusan pribadi tidak perlu bertemu di Istana Negara, cukup di Kertanegara,” ujar Fadhli menegaskan.
Sementara itu, persoalan ijazah kata dia, besar kemungkinan dibahas dalam pertemuan tersebut karena pasca keduanya bertemu, selain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menghadap Prabowo, hadir pula Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
“Saya kira Kang Brian punya beban moral yang cukup besar untuk menjadi political bumper terkait masalah tersebut,” ujarnya.
Kemudian perihal arahan agar terus bersatu dari Presiden Prabowo, kata Fadhli, bukan berarti Prabowo harus terus bersama Gibran.
“Jika persoalan ijazah palsu tak kunjung selesai, maka sudah selayaknya Prabowo me-rethinking siapa yang akan mendampingi beliau kelak di 2029. Karena masih banyak tokoh-tokoh muda dan cerdas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mendampingi beliau,” kata Fadhli menjelaskan.
Ia lantas menekankan, ‘bersatu’ dalam hal ini karena Prabowo dapat dianggap sebagai patriot pemersatu bangsa.
“Prabowo tidak bisa diatur oleh Jokowi, apalagi Jokowi bukan ketum parpol. Meskipun Jokowi punya saham di PSI, namun posisi politiknya sangat lemah untuk mengajukan Gibran sebagai Wapres di 2029, karena kondisinya jauh berbeda ketika Pilpres 2024 kemarin. Prabowo sudah tidak perlu persetujuan Jokowi lagi,” kata dia.
Senada dengan Fadhli, Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP) Aldi Pradana menilai, pertemuan antara Jokowi dengan Presiden Prabowo sepertinya membicarakan perihal posisi Gibran saaat ini.
“Jokowi ingin memastikan keamanan Gibran dalam lingkaran Istana yang belakangan ini begitu gencar diterpa isu pemakzulan dan permasalahan ijazah,” ujar Aldi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Tak hanya itu, Aldi menilai pertemuan keduanya juga tak bisa dimaknai hanya sekadar silaturahmi dua tokoh besar, melainkan sinyal ada kegoyahan stabilitas politik.
Lantas Aldi mencermati pertemuan Presiden Prabowo dengan beberapa tokoh usai bertemu dengan Jokowi, membahas mengenai kestabilan di internal kabinet.
“Mengingat kemarin baru saja melakukan reshuffle, tentunya ini ada komunikasi agar tidak ada yang kecewa. Bapak Prabowo terus mengatakan bersatu, saya rasa ini adalah sinyal bahwa orang-orang di kabinetnya, harus bersatu. Bukan berarti bersatu untuk bapak Prabowo dan Gibran akan disatukan kembali dalam kontestasi ke depan, saya rasa ini terlalu cepat,” paparnya.
Menurutnya, maksud arahan Prabowo tersebut yakni, agar para pembantunya di kabinet bersatu untuk menyukseskan berbagai program yang telah direncanakan.
“Kalau persoalan duet kembali antara Prabowo Gibran ke depan, mungkin ini adalah komunikasi politik antar kedua pihak, tetapi saya rasa Bapak Prabowo sudah mempunyai langkah politik ke depannya. Namun menurut saya, kalau duet kembali terasa berat,” tutur Aldi.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
