Guru Besar Unair Kritik Arah Kebijakan Prabowo: Bisa Menyulitkan Indonesia di Masa Depan!
DEMOCRAZY News
7 Maret 2026 1:38 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menilai sejumlah keputusan yang diambil Prabowo berpotensi menjadi kesalahan strategis jika tidak segera dievaluasi.
Henri mengatakan, Presiden Prabowo berisiko melakukan semakin banyak kesalahan apabila tidak mendapatkan masukan yang tepat dari orang-orang di sekelilingnya.
Ia khawatir keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang dapat menyulitkan Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurutnya, ada indikasi bahwa presiden memperoleh nasihat yang keliru atau bahkan didorong untuk mengambil langkah-langkah yang tidak tepat.
Baca Juga
“Jika dibiarkan, Presiden Prabowo bisa semakin banyak melakukan kesalahan yang mungkin tidak ia sadari dan itu bisa menyulitkan Indonesia sekarang maupun di masa depan,” ujar Henri dalam pernyataannya, Sabtu (7/3/2026).
Ia mencontohkan beberapa isu yang dianggap problematis, seperti penandatanganan ART, keterlibatan dalam BoP, hingga keengganan melakukan evaluasi total terhadap program MBG.
Menurut Henri, keputusan-keputusan tersebut seharusnya dikaji ulang secara serius agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan nasional.
Henri juga menyinggung hubungan Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ia menilai langkah Prabowo yang terlihat mengikuti atau mempercayai kebijakan Trump dapat menimbulkan persoalan baru dalam politik luar negeri Indonesia.
Dalam pandangannya, Trump selama ini dikenal sebagai pemimpin yang kerap mengambil kebijakan agresif dan sering terlibat dalam konflik atau intervensi terhadap negara lain.
“Trump oleh banyak pihak di berbagai negara, bahkan di Amerika sendiri, dianggap sebagai presiden yang kontroversial karena sikapnya yang agresif dan gemar campur tangan ke negara lain. Namun justru diikuti, dipercaya, bahkan dijadikan sekutu,” kata Henri.
Ia juga menyinggung pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menilai Indonesia berpotensi terjebak dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat apabila tidak berhati-hati dalam membaca dinamika global.
Baca Juga
Henri menilai, kondisi tersebut dapat membuat posisi Presiden Prabowo semakin sulit jika langkah yang dianggap keliru tetap dipertahankan tanpa evaluasi.
Lebih lanjut, ia mengkritik fenomena sebagian pendukung pemerintah di media sosial yang cenderung membela setiap kebijakan tanpa ruang kritik.
Menurutnya, sikap tersebut justru tidak membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan.
“Ketika kesalahan tidak boleh dikritik dan semua dibela oleh buzzer, itu justru bisa membuat presiden semakin sulit memperbaiki langkahnya,” ujarnya.
Henri menegaskan bahwa kritik yang disampaikan seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi, agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang mengutamakan kepentingan nasional.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
