DEMOCRAZY.ID – Pengakuan Israel atas kemerdekaan Somaliland, mengungkap tujuan geopolitik yang terkait dengan penguasaan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, dalam konteks konflik pengaruh yang kembali memanas pasca perang Gaza pada Oktober 2023.
Pengakuan resmi Israel atas Republik Somaliland, yang diumumkan secara sepihak, membuka kembali masalah lama yang melampaui dimensi diplomatik tradisional.
Hal ini menempatkan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab kembali di pusat konflik pengaruh regional dan internasional, pada saat yang sangat sensitif bagi kawasan tersebut sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023.
Pengakuan Israel tidak datang begitu saja, tetapi bertepatan dengan apa yang diungkapkan oleh program “Al-Mutahari” yang disiarkan oleh Aljazeera beberapa pekan lalu.
Tepatnya pada (31/10/2025), dalam episode khusus yang membahas “Yaman dan Israel serta akar konflik”.
Program tersebut menyimpulkan selama sekitar d dekade, Laut Merah tetap menjadi arena utama konflik pengaruh Israel, dan ruang terbuka untuk persimpangan geografi dengan politik dan keamanan.
Penyelidikan yang didasarkan pada dokumen dan arsip sejarah menunjukkan bahwa Yaman selalu menjadi sumber ancaman terbesar bagi keamanan maritim Israel dari selatan, dan bahwa Selat Bab al-Mandab tetap menjadi titik strategis dalam perhitungan militer dan politik Israel, sejak operasi militer pertama yang dilakukan Israel di luar wilayah geografisnya, hingga saat ini.
Salah satu fokus utama program ini adalah membahas minat lama Israel terhadap Somalia, sebagai bagian dari visi yang lebih luas untuk menguasai jalur masuk ke Laut Merah.
Israel mengaitkan serangan 7 Oktober 2023 dan dukungan Yaman terhadap perlawanan Palestina, dengan percepatan pemikiran Israel tentang perlunya menguasai sepenuhnya Laut Merah, melalui kedua tepinya di Afrika dan Asia.
Menurut kesimpulan program tersebut, Israel, yang sejak Oktober 2023 menghadapi konflik regional di lebih dari satu front, membutuhkan sekutu baru di Laut Merah, selain Ethiopia dan Eritrea.
Hal ini untuk alasan strategis, di antaranya kemungkinan untuk melancarkan operasi atau mendukung kampanye melawan kelompok Ansar Allah (Houthi) di Yaman dan mengamankan jalur pelayaran Israel di salah satu jalur perdagangan global terpenting.
Dalam konteks ini, Somaliland muncul sebagai pilihan strategis yang sesuai.
Sejak memproklamasikan pemisahan diri dari Somalia pada 1991, setelah jatuhnya rezim Presiden Siad Barre dan negara tersebut memasuki kekacauan, Somaliland tetap menjadi entitas yang tidak diakui secara internasional.
Ketiadaan pengakuan tersebut meskipun memiliki mata uang sendiri, , militer, dan kepolisian, serta menikmati stabilitas relatif dibandingkan dengan Somalia, yang masih menghadapi pemberontakan gerakan Al-Shabaab dan konflik politik yang berkepanjangan.
Namun, entitas ini tetap mengalami isolasi politik dan ekonomi yang mencekik, serta kemiskinan yang parah, meskipun lokasinya sangat strategis di tepi selatan Teluk Aden, dan di pintu masuk Selat Bab al-Mandab, salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia, yang mengarah langsung ke Laut Merah dan Terusan Suez.
Data investigasi menunjukkan bahwa isolasi ini, ditambah dengan lokasi geografisnya, menjadikan Somalia kandidat ideal untuk kerja sama semacam ini, karena dapat menyediakan panggung operasi yang dekat dengan zona konflik bagi Israel, di saat Tel Aviv sedang berusaha untuk mengatur ulang posisinya di Laut Merah.
Perubahan ini mengingatkan kita pada pernyataan lama Moshe Dayan, mantan Menteri Pertahanan Israel, yang terekam dalam arsip yang disiarkan oleh program “Al-Mutahari”.

“Kami memiliki kapal tanker minyak yang melintasi Laut Merah, dan Ethiopia adalah salah satu negara utama di sana. Kami sangat tertarik untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Merah. Kami tidak menyerang Ethiopia, tetapi menjual beberapa senjata kepada mereka. Kami telah bekerja sama dengan mereka selama bertahun-tahun, dan kami tidak pernah bekerja sama dengan Somalia,” kata Dayan.
Pernyataan ini, menurut interpretasi program tersebut, mengungkapkan bahwa minat Israel terhadap Laut Merah sudah lama ada dan mengakar, dan bahwa perubahan pendekatan Israel terhadap Somalia saat ini tidak mencerminkan perubahan tujuan, melainkan mencerminkan perubahan alat dan taruhan.
Pemahaman ini diperkuat oleh isi program “Al-Mutahari” yang menunjukkan bahwa strategi Israel secara historis didasarkan pada melemahkan kontrol Arab atas Laut Merah, sehingga pantai timur dan baratnya tidak sepenuhnya dikuasai oleh Arab.
Meskipun Laut Merah mengalami periode relatif tenang sejak akhir 1990-an hingga akhir dekade kedua milenium baru, peristiwa Oktober 2023 di Gaza kembali membawa jalur perairan ini ke permukaan perhatian regional dan internasional, sebagai arena konflik terbuka yang menjadi titik temu kepentingan keamanan, perdagangan, dan militer.
Sementara Israel membenarkan pengakuannya atas wilayah Somalia dengan pertimbangan diplomatik dan kedaulatan, pembacaan konteks yang lebih luas, seperti yang ditampilkan dalam program “Al-Mutahari”.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk merekonstruksi keseimbangan kekuatan di Laut Merah dan mengamankan kepentingan Israel di salah satu jalur laut paling berbahaya di dunia.
Israel menjadi negara pertama di dunia pada Jumat (26/12/2025) yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat.
Somaliland, yang belum mendapat pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen, dengan pemerintah pusat tidak mampu menegakkan kendali atas wilayah tersebut, dan kepemimpinannya tidak mampu mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya.
Pemerintah Somalia menolak mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, dan memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengannya sebagai pelanggaran kedaulatan dan persatuan Somalia.
Sumber: Republika