Nilai Bantuan dari Malaysia di Aceh Hanya Rp 1 Miliar, Mendagri: Negara Lebih Besar Dari Itu!
DEMOCRAZY News
16 Desember 2025 7:46 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bantuan yang diberikan dari Malaysia untuk warga terdampak bencana tidak seberapa besar.
Nilai bantuan dalam bentuk obat-obatan itu dinilai hanya berkisar Rp 1 miliar
Tito mengaku mendapatkan informasi mengenai adanya pengusaha dari Malaysia yang ingin membantu obat-obatan untuk warga terdampak bencana di Aceh.
Namun, setelah dilakukan kajian, nilai bantuan itu hanya sekitar Rp 1 miliar.
“Setelah dilihat, obat, dikaji, berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya gak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Kita kan, negara kalau itu 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu,” kata dia dalam video wawancara bersama Helmy Yahya, dikutip Republika, Selasa (16/12/2025).
Menurut dia, bantuan dari luar yang tidak seberapa jumlahnya itu dapat membuat pemerintah seolah tidak melakukan penanganan.
Padahal, bantuan yang diberikan pemerintah jauh lebih besar dari itu.
“Jadi, jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya gak seberapa, dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu,” kata dia.
Baca Juga
— Jejak digital. (@ARSIPAJA) December 16, 2025
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pernyataan Mendagri tentang bantuan dari negara tetang tidak sebanding dengan bantuan pemerintah Indonesia kepada korban banjir Sumatra memalukan.
Selain itu, pernyataan itu juga menunjukkan keangkuhan dan tidak adanya penghormatan atas niat baik negara tetangga.
Pernyataan itu dinilai sangat tidak layak diucapkan oleh menteri, apalagi disampaikan kepada negara tetangga.
“Bagaimanapun, pernyataan Mendagri tersebut adalah pernyataan pemerintah, dan dengan sendirinya adalah pernyataan negara. Nada merendahkan terhadap negara lain sangat tidak dapat dibenarkan,” kata dia melalui keterangannya, Selasa.
Menurut Ray, Tito tidak hanya harus mencabut pernyataan itu.
Baca Juga
Ia menilai, Mendagri juga harus menyampaikan permintaan maaf terhadap pemerintah dan rakyat Malaysia atas pernyataan yang sangat tidak patut tersebut.
Ia menjelaskan, perbandingan yang dilakukan oleh Mendagri sangat tidak relevan.
Menurut dia, pemerintah tidak sepatutnya membandingkan bantuan negara lain dibandingkan dengan kewajiban pemerintah atas rakyat sendiri.
“Jelas sangat tidak relevan. Sama tidak relevannya membandingkan bantuan warga yang dilakukan dengan sukarela dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pada korban banjir bandang Sumatra,” kata dia.
Ray menambahkan, bantuan itu menunjukkan bahwa orang lain memiliki empati dan ikut serta bertindak mengurangi rasa sakit para korban.
Di sisi lain, pemerintah bertugas untuk membantu, melainkan wajib menangani.
“Keterlibatan pemerintah pusat di banjir bandang Sumatra tidak bisa disebut sebagai perbantuan, tapi kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat,” ujar Ray.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga para pembantunya agar tidak mengeluarkan kata-kata, sikap, dan tindakan yang menambah rasa sakit warga.
Pasalnya, pernyataan itu tentu menyinggung perasaan para korban.
Sumber: Republika
Artikel terkait lainnya
