Prabowo Sebut Sawit Bisa Jadi BBM, Publik Khawatir: Solusi atau Janji Lama yang Diulang?
DEMOCRAZY News
6 Desember 2025 3:31 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang sorotan setelah menyatakan bahwa Indonesia telah “dikaruniai” kelapa sawit.
Dan dapat mengubahnya menjadi bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi ketergantungan impor.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri HUT Partai Golkar ke-61, Jumat 5 Desember 2025.
Ketika menyinggung ancaman krisis energi global akibat konflik geopolitik.
Prabowo menyebut perang di berbagai kawasan dunia berpotensi memutus jalur impor BBM, termasuk melalui Laut Merah atau Selat Hormuz.
Ia menegaskan bahwa ketergantungan energi dari luar negeri dapat membuat Indonesia tidak sanggup membayar harga BBM jika terjadi gejolak global.
Namun pernyataan tersebut justru memicu kritik karena dinilai terlalu menyederhanakan persoalan energi nasional yang sudah lama kompleks.
“Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa berupa kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin,” katanya, dikutip dari Detik, 6 Desember 2025.
Kendati demikian, banyak pihak menilai bahwa gagasan sawit sebagai substitusi BBM.
Sudah berkali-kali disampaikan pemerintah sebelumnya tetapi realisasinya berjalan lambat dan penuh masalah teknis maupun lingkungan.
Prabowo mengklaim Indonesia memiliki teknologi untuk mengubah sawit menjadi bahan bakar, termasuk program B50 dan B60 yang disebut akan dipercepat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur, kapasitas pabrik, serta penyerapan produk biofuel masih jauh dari target.
Baca Juga
Banyak pabrik pengolahan belum siap, dan kebijakan biofuel kerap tersendat.
Akibat keterbatasan produksi, konflik lahan, hingga harga crude palm oil (CPO) yang tidak stabil.
Ketika Prabowo menyatakan bahwa sawit bisa menjadi benteng energi nasional.
Publik justru mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengamankan pasokan bahan baku tanpa mengorbankan lingkungan.
Perluasan kebun sawit kerap menimbulkan polemik deforestasi, konflik agraria, serta dampak ekologis lain yang dinilai tidak sejalan dengan klaim energi hijau.
“Kalau pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa baru kita merasakan,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini semakin memancing kritik karena terkesan menggambarkan bahwa pemerintah sendiri belum memiliki peta jalan yang jelas.
Tetapi sudah mengampanyekan sawit sebagai solusi besar atas ancaman krisis energi.
Pengamat energi menilai pernyataan Presiden cenderung populis dan belum diiringi kajian komprehensif.
Apalagi, konversi sawit menjadi bensin maupun solar skala nasional memerlukan investasi besar, modernisasi industri.
Dan efisiensi rantai pasok yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini.
Tanpa koordinasi matang, kebijakan ini berisiko menjadi proyek jangka panjang yang tidak kunjung rampung, sebagaimana sejumlah program energi alternatif sebelumnya.
Indonesia memang menghadapi ancaman serius jika krisis geopolitik global memutus impor minyak.
Tetapi mengandalkan sawit sebagai solusi tunggal dianggap terlalu berisiko.
Pabrik pengolahan biofuel masih terbatas, kebun sawit nasional menghadapi masalah produktivitas.
Dan kebijakan bioenergi kerap terganjal tarik menarik kepentingan antara industri, pemerintah, dan aktivis lingkungan.
Sementara itu, publik menunggu langkah konkret yang lebih realistis.
Mulai dari transisi energi terbarukan yang lebih diversifikasi, perbaikan tata kelola migas, hingga efisiensi konsumsi BBM nasional.
Tanpa itu semua, pernyataan sawit sebagai “jawaban” krisis energi dinilai hanya akan menjadi jargon politik yang tidak menyentuh akar persoalan.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
