Ray Rangkuti Sebut ‘Serangan’ Menhan soal Bandara IMIP Sarat Manuver Politik: Sinyal Retaknya Hubungan Prabowo–Jokowi!
DEMOCRAZY News
28 November 2025 2:11 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah lebih sarat muatan politik ketibang koreksi kebijakan.
Ray menilai kritik Menhan tidak didahului langkah klarifikasi dengan pemangku kebijakan terkait, sehingga menimbulkan polemik yang melebar ke isu relasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, pernyataan Menhan tidak diambil melalui proses berjenjang yang lazim dilakukan dalam birokrasi, terutama karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengonfirmasi legalitas bandara tersebut.
“Bagi saya pernyataan Menhan soal bandara IMIP tersebut lebih bersifat politik dari pada soal tujuan koreksi. Sebab, Menhan seperti tidak terlebih dahulu meminta berbagai klarifikasi dari berbagai pemangku kebijakan yang mengurus bandara. Hingga, seperti hari ini, telah diklarifikasi oleh wamenhub bahwa status bandara tersebut adalah legal,” kata Ray, Jumat, 28 November 2025.
Baca Juga
Ia mempertanyakan alasan Menhan menyampaikan dugaan ancaman kedaulatan negara secara terbuka kepada publik, sementara informasi mengenai status bandara dapat dicek dengan mudah melalui jalur resmi antarlembaga.
“Maka pertanyaannya adalah mengapa Menhan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sangat mudah dilacak masalahnya secara terbuka secara langsung kepada masyarakat? Ada dua kemungkinan; Pertama, karena bandara ini berkaitan langsung dengan masa pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Ray.
Menurutnya, konsekuensi politik dari pernyataan Menhan membuat sorotan publik bergeser dari isu pertahanan ke tata kelola pemerintahan pada periode Presiden Jokowi.
Ray menilai, alih-alih fokus pada substansi keamanan, pernyataan itu justru memicu kembali perbincangan kritis terhadap kebijakan era Jokowi.
“Artinya, mengungkap kasus ini, dengan sendirinya akan menarik perhatian masyarakat atas tata kelola pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi. Akibatnya, seperti yang kita lihat sekarang, banyak perbincangan soal bandara ini justru mengarah ke Pak Jokowi. Nama Pak Jokowi kembali jadi perbincangan, tapi dengan nada yang sedikit negatif,” ujarnya.
Ray kemudian mengaitkan dinamika ini dengan potensi retaknya hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi, meski di ruang publik keduanya tampak kompak dan mesra.
Menurutnya, isu bandara IMIP memainkan efek politik yang menempatkan Jokowi pada posisi sulit.
“Kedua, pertanyaan berikutnya, mengapa langkah ini dilakukan? Menunjukkan apa yang sering saya sebutkan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sedang retak,” katanya.
Baca Juga
Ia menilai kohesi yang diperlihatkan keduanya di depan publik tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi politik aktual, terlebih karena isu bandara tersebut berpeluang menekan posisi Jokowi.
“Sekalipun terlihat tampilan depan hubungan mereka mesra, apalagi pak Prabowo menyebut Pak Jokowi adalah ‘hopeng’ beliau, tapi isu ini, dengan sendirinya menempatkan pak Jokowi dalam situasi yang pelik,” ucap Ray.
Ray menilai, baik merespons maupun memilih diam, keduanya membawa konsekuensi politis bagi Jokowi.
Karena itu, ia menyimpulkan pernyataan Menhan lebih merupakan manuver politik ketimbang upaya korektif terkait keamanan negara.
“Kalau dijawab langsung, tentu akan menambah keseruan perbincangan ini. Tapi kalau tidak dijawab, pernyataan Pak Sjafri soal Bandara IMIP akan terus dikaitkan dengan Pak Jokowi,” lanjutnya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa kepentingan politik lebih dominan dalam pernyataan Menhan ketimbang tujuan koreksi kebijakan.
“Itulah sebabnya, saya menyebutkan pernyataan Pak Sjafri itu lebih berbobot politik dari pada korektif,” ucap Ray memungkasi.
Sumber: Konteks
Artikel terkait lainnya
