Menggoyang Kursi Gus Yahya: ‘Antara Konsesi Tambang dan Reposisi NU di 2029’
DEMOCRAZY News
27 November 2025 3:32 pm
.
5 menit membaca
Menggoyang Kursi Gus Yahya: ‘Antara Konsesi Tambang dan Reposisi NU di 2029’
Oleh: Gde Siriana Yusuf | Direktur Eksekutif INFUS
ADA satu adegan klasik di republik ini: seorang pemimpin besar tampak berdiri gagah di panggung, tetapi kursi yang ia duduki sudah lama digergaji dari bawah oleh orang-orang yang wajahnya tak pernah muncul di kamera.
Di Indonesia, kursi tak jatuh karena bobot yang mendudukinya, tapi karena siapa yang ingin duduk di sana berikutnya.
Di republik ini, kursi orang lebih sering tumbang oleh ambisi orang lain daripada oleh kesalahannya.
Apa yang menimpa Gus Yahya belakangan ini terasa seperti adegan itu—sunyi di permukaan, tapi gaduh di ruang-ruang rapat yang tirainya selalu ditutup rapat.
Seolah-olah NU sedang membenahi rumah besar mereka, padahal yang terjadi lebih mirip sengketa diam-diam tentang siapa yang paling berhak memegang kunci untuk membuka masa depan.
Kadang yang disebut musyawarah—kongres atau muktamar, hanyalah cara sopan untuk menutupi perebutan kunci rumah.
Di satu sisi, ada isu yang tampak sederhana: konsesi tambang. Tetapi sebenarnya pertanyaan besarnya bukan pada tambang itu sendiri, melainkan siapa yang kelak menikmati panasnya bara itu.
Baca Juga
Di balik setiap tambang, selalu ada dua hal: mineral di perut bumi, dan kepentingan di perut penguasa.
Kelompok yang selama ini dekat dengan Gus Yahya percaya NU tak boleh jadi “perpanjangan tangan investasi politik masa kini”.
Seperti kata Bertrand Russell, peraih Nobel Sastra 1950, “kebebasan hanya bisa tumbuh bila seseorang tak menjual dirinya pada kekuasaan.”
Bagi kelompok ini, konsesi tambang harus dijalankan penuh kehati-hatian—jangan sampai organisasi keagamaan paling besar di Indonesia menjadi kendaraan ekonomi elite tertentu.
Tetapi kelompok lain—yang kini tampak lebih punya kimia dengan poros kekuasaan—punya tafsir berbeda. Baginya, konsesi tambang adalah peluang emas yang tak boleh disia-siakan.
Peluang yang, jika tak dikelola oleh orang yang “tepat”, akan hilang dibawa arus politik yang bergerak cepat. Dan di sinilah nama Gus Ipul, yang kini duduk di kabinet, mengemuka.
Dalam bahasa yang lebih jujur tapi jarang terucap: “Jika konsesi tambang bisa jatuh ke NU, tetapi kendalinya bisa jatuh ke siapa?” Ini persoalan ekonomi yang wajahnya politik.
Padahal Nahdlatul Ulama itu bukan kursi plastik di ruang rapat. Ia organisasi dengan sejarah panjang, dengan reputasi yang berdiri jauh sebelum kita sibuk bicara tambang.
Baca Juga
Namun, batubara bukan satu-satunya batu yang dapat menggelincirkan orang. Ada batu lain yaitu isu reposisi NU menuju 2029, dan ini jauh lebih besar dari sekadar tambang.
Dalam setiap siklus politik, NU selalu berubah menjadi semacam “kunci pintu belakang istana”—tak selalu terlihat, tapi semua pihak tahu tak akan masuk tanpa memutarnya.
Mereka yang duduk di kekuasaan hari ini tentu tidak ingin pintu itu dibuka oleh orang yang tak seirama.
Kelompok Gus Yahya memang lebih dekat orbit Jokowi pada 2020–2022.
Tapi setelah rekonstruksi politik nasional bergeser, orbit itu berubah menjadi semacam “cahaya redup” yang tak lagi menghangatkan.
Sementara kelompok Gus Ipul tampak lebih cocok dengan arah politik Prabowo saat ini—lebih satu frekuensi, lebih mudah diprediksi, dan lebih aman untuk konsolidasi menuju 2029.
Di banyak negara, perebutan arah organisasi keagamaan memang selalu jadi bagian dari peta kekuasaan.
Di Turki, Presiden Erdogan bermanuver dengan kelompok-kelompok ulama untuk memastikan tidak ada “suara moral” yang berpotensi mengganggu agenda politik jangka panjang.
Baca Juga
Di Mesir, Al-Azhar berkali-kali menjadi arena tarik-menarik antara pemerintah dan oposisi.
Di India, ormas-ormas Hindu besar sering digeser kepengurusannya agar lebih selaras dengan agenda politik pemerintah. Indonesia hanya menjalankan babak lokal dari drama universal itu.
Reposisi NU menjelang 2029 adalah kebutuhan kekuasaan: butuh navigator keagamaan yang bisa membantu merapikan suara politik di basis paling besar.
Dalam bahasa halus birokrasi, ini disebut “sinkronisasi nasional”. Dalam bahasa politik, ini disebut “penyeragaman arah”. Dan dalam bahasa warung kopi, ini disebut “Biar gampang atur perlombaan 2029.”
Lalu ada isu lain yang jauh sebelumnya telah diletakkan di atas meja: dugaan keterkaitan Gus Yahya dengan Gus Yaqut dalam kasus korupsi kuota haji.
Ini isu yang masih berupa rumor, paling lemah, dan paling rapuh, tapi justru paling sering digunakan sebagai legitimasi moral untuk menggoyang kursi seseorang.
Dalam politik Indonesia, isu-isu seperti ini ibarat debu: ringan, tak kelihatan, tapi bisa membuat seseorang batuk dan dianggap sakit.
Sebagaimana pernah diucapkan Vaclav Havel, presiden sekaligus penulis dari Ceko, “Dalam politik, kebenaran sering kalah bukan oleh kebohongan, tapi oleh sesuatu yang terdengar cukup meyakinkan.”
Baca Juga
Dan rumor selalu terasa cukup meyakinkan bagi mereka yang butuh alasan cepat.
Kalau kita susun keping-keping cerita ini, gambarnya menjadi jelas. Konsesi tambang untuk kepentingan kelompok di internal.
Reposisi NU menuju 2029 untuk kepentingan elektoral penguasa. Kekuasaan tak pernah berjalan sendiri. Ia selalu mencari penopang yang mudah diatur.
Keduanya bukan bertabrakan, tapi justru saling membutuhkan. Saling mengunci. Saling menguatkan.
Mutualisme dua organisme berbeda yang sama-sama mendapat keuntungan, dan dalam relasi kekuasaan ini hal yang normal.
Dalam politik, yang saling membutuhkan pasti saling menjaga—sampai salah satunya menemukan pasangan baru.
Mungkin pada akhirnya, yang kita lihat ini bukanlah soal benar atau salah, bukan soal siapa paling alim atau paling layak.
Yang kita lihat adalah bagaimana sebuah organisasi besar seringkali dipaksa menentukan harga dirinya di hadapan kekuasaan: apakah ia mau berdiri sebagai rumah nilai dan kompas moral, atau sebagai toko politik yang buka tiap lima tahun sekali. Setiap organisasi besar pada akhirnya menemui pilihan yang menggoda: harga diri atau harga kursi?
Dan kalau kita belajar dari sejarah, kursi di NU tak pernah benar-benar digoyang. Ia hanya dipindahkan demi yang sedang memegang peta kekuasaan.
Kadang pelan. Kadang kasar. Tapi selalu dengan alasan yang terdengar lebih suci dari kenyataannya.
Dan publik sudah bosan mendengar, alasan moral sering menjadi kemasan indah untuk keputusan yang sangat politis.
Artikel terkait lainnya
