Pimpinan DPD RI Curiga Ada Menteri ‘Power Full’ Back Up Bandara Ilegal di Morowali, Siapa?
DEMOCRAZY News
25 November 2025 8:55 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil DPD RI, Tamsil Linrung ikut menyoroti hebohnya keberadaan Bandara Khusus di PT Indonesia Morowali Industri Park atau IMIP di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tidak mempunyai Imigrasi dan Bea Cukai di kawasan Bandara tersebut.
Ia bahkan curiga ada menteri yang power full membeck up kebedaraan bandara tersebut sehingga bisa beroperasional.
“Ini saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti sebagai Menteri Pertahanan. Tapi mungkin karena ada menteri lain juga yang power full yang memback-up dan Presiden ikut meresmikan itu kan,” ujarnya.
Tamsil Linrung menyampaikan dukungan penuh penuh setiap langkah yang diambil pemerintah.
Baca Juga
Ia mengatakan, dirinya sepakat tidak boleh ada negara di dalam negara, seperti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Beberapa hal kami tanyakan dan dibenarkan. Yaitu tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 ada 1.994 didatangkan dari Tiongkok,” jelasnya usai Kuliah Umum Maroef Sjamsuddin, di Unhas, Selasa, 25 November 2025.
Tamsil meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti sudah mengetahui hal ini.
Apalagi, Prabowo sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan.
Hanya saja, Prabowo tidak bisa bertindak saat itu karena beberapa alasan.
Situasi sekarang menurut Tamsil, sudah berbeda. Prabowo sekarang memegang tampuk pimpinan Republik ini.
“Sekarang Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada Menteri Pertahanan yang sekaligus Ketua Dewan Pertahanan Nasional untuk mengambil tindakan-tindakan konkret untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal. Termasuk sawit , sudah ditarik jutaan hektare. Kemudian di Bangka Belitung, ada perusahaan yang izinnya mengeruk pasir ternyata yang diambil timah. Itu baru-baru ini sudah disikat. Asetnya Rp300 triliun, presiden langsung terjun ke sana,” katanya.
Khusus untuk masalah di Morowali, Tamsil juga menegaskan, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin sudah melakukan tindakan nyata.
Baca Juga
“Menteri Pertahanan sudah melakukan latihan bersama di sana untuk memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Morowali. Dan Pak Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri Pertahanan yang mengkoordinasikan latihan itu mengatakan bahwa ini adalah negara dalam negara dan ini tidak boleh terjadi. Tapi dia belum melakukan tindakan apa-apa karena dia akan melaporkan ke Presiden,” jelasnya.
Tamsil menambahkan, dirinya sangat mendukung langkah pemerintahan Prabowo yang dieksekusi Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
“Tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal. Apalagi bukan kecil itu. Dugaan saya itu lebih luas dari ibu kota negara yang dibangun (IKN). Ini sudah sering kita dengar kan, keluhan ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui bea cukai, tidak ada pajak,” tutup Tamsil.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).
Langkah ini menegaskan bahwa negara hadir untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, melindungi kekayaan sumber daya alam, serta memastikan produksi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penertiban yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tersebut.
Menhan menyatakan bahwa penertiban ini merupakan wujud keseriusan dan kehadiran negara dalam menindak semua aktivitas ilegal.
Baca Juga
”Fakta di lapangan kita melihat dari dekat kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ujar Menhan Sjafrie di sela-sela peninjauan.
Menhan Syafrie Syamsudin: “TIDAK BOLEH ADA REPUBLIK DI DALAM REPUBLIK,”
Hal ini disampaikan utk menanggapi Bandara Morowali yg ternyata tidak ada otoritas negara di sana bahkan aparat keamanan saja tdk bisa masuk.
Untuk kepentingan siapa Bandara Morowali dibangun dg secara… pic.twitter.com/lCHiNzjCcB— 𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ (@NenkMonica) November 25, 2025
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
