Wajib Pajak

Panen Kecaman Publik! Polri Akhirnya Buka Suara Soal ‘Kontroversi’ Bhabinkamtibmas Dikerahkan Awasi Wajib Pajak

DEMOCRAZY.ID – Polri buka suara soal pelibatan personel personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan wajib pajak. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan tugas dan kewenangan petugas pajak. “Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan […]

. 1 bulan yang lalu

Skenario Militerisasi Pajak! Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diterjunkan Awasi Wajib Pajak, Solusi Jitu atau Malah Jadi Masalah Baru?

DEMOCRAZY.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, aturan ini langsung memicu perhatian publik karena mencantumkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan perpajakan. Kemunculan aparat TNI dan Polri dalam dokumen pengawasan pajak memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai langkah […]

. 1 bulan yang lalu

Manuver Pelibatan TNI Picu Polemik! Ini Penjelasan Tegas TNI AD Terkait Isu Babinsa Ikut Awasi Pajak Rakyat

DEMOCRAZY.ID – TNI Angkatan Darat (AD) menyebut tidak ada penugasan baru atau perubahan tugas pokok Babinsa. Apalagi soal pengawasan wajib pajak. Hal tersebut disampaikan Kadispenad, Brigjen TNI Donny Pramono, saat merespons soal isu pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. “Penyebutan Babinsa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 merupakan bagian dari mekanisme koordinasi […]

. 1 bulan yang lalu

Mengapa Anda Butuh Konsultan Pajak Bandung di Era Coretax 2026? Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak Pribadi dan Bisnis!

Optimasi Pajak Bandung 2026: Dari SPT Tahunan sampai Restitusi PPN – Layanan Konsultan Pajak Terbaik untuk Bisnis Anda Di tengah gejolak ekonomi pasca-pandemi dan transisi digital perpajakan di Indonesia, kewajiban pajak semakin kompleks. Mulai 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) secara penuh, menggantikan e-Faktur dan sistem lama lainnya. Perubahan […]

. 7 bulan yang lalu