uu polri

Disahkan Secepat Kilat, Revisi UU Kepolisian Langsung ‘Digugat’ Pakar Hukum dan Sipil ke Pengadilan

DEMOCRAZY.ID – Pengesahan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) oleh DPR dan Pemerintah memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Proses legislasi yang hanya memakan waktu singkat alias “super kilat” ini dinilai cacat prosedur, minim partisipasi publik, serta kental dengan agenda transaksional politik elit Dalam diskusi live di […]

. 2 bulan yang lalu

UU Polri Disorot! Masa Jabatan Kapolri Kini Bisa Diperpanjang Sesuai Keinginan Presiden

DEMOCRAZY.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan draf Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Rapat Paripurna. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam perubahan regulasi ini adalah penambahan batas usia pensiun bagi anggota Polri yang disesuaikan berdasarkan jenjang kepangkatan. Dalam aturan baru tersebut, masa pengabdian anggota Polri kini diperpanjang. Untuk […]

. 2 bulan yang lalu

Koalisi Sipil Desak Revisi UU Polri: Batasi Kewenangan, Tegaskan Akuntabilitas dan Profesionalisme!

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Sipil Reformasi Polri (KORSPRI) menyerukan perlunya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan fokus membatasi kewenangan Polri di bidang tindak pidana khusus, memperjelas fungsi intelijen, menempatkan Polri di bawah koordinasi kementerian sipil, serta menegaskan batas masa jabatan Kapolri dan sistem promosi berbasis prestasi. Ketua KORSPRI […]

. 9 bulan yang lalu