perpol

Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen

DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai legalitas anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil akhirnya menemukan titik terang dari perspektif hukum tata negara. Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun aturan yang dilanggar, termasuk konstitusi, terkait penugasan tersebut. Pandangan krusial ini disampaikannya dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) […]

. 2 bulan yang lalu

Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD dan Perpol No.10/2025, Pakar HTN Feri Amsari: Selamat Orde Baru!

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (UNAND), Feri Amsari menyebut, Indonesia sudah berada di ambang otoritarianisme yang mirip rezim Orde Baru pimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto. Hal tersebut semakin kentara dengan adanya upaya pengrusakan konsep reformasi, termasuk pengabaian terhadap nilai-nilai konstitusi. Menurut pria yang juga aktivis demokrasi ini, enam tuntutan reformasi sudah […]

. 2 bulan yang lalu

Pengamat: Prabowo Masuk Jebakan Geng Jokowi Melalui Penerbitan PP untuk Perpol 10/2025 dan Bisa Jatuh!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto telah masuk ke dalam jebakan politik yang dirancang secara sistematis oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Jokowi”, menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Menurut Muslim Arbi, kebijakan tersebut bukan hanya berpotensi melanggar prinsip […]

. 2 bulan yang lalu

Perpol 10/2025 Jadi Peraturan Pemerintah, Siapa Takluk: Presiden atau Kapolri?

Perpol 102025 Jadi Peraturan Pemerintah, Siapa Takluk Presiden atau Kapolri Oleh: Tarmidzi Yusuf | Kolumnis Menko Yusril Ihza Mahendra, Sabtu 20 Desember 2025 mengatakan, Pemerintah akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan pelaksanaan Pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang […]

. 3 bulan yang lalu

Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri ‘Ingkar Konstitusi’, Prabowo Didesak Turun Tangan!

DEMOCRAZY.ID – Sebuah peraturan baru di internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuai kritik keras dari pakar hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 diteken Kapolri, membuka jalan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Perpol tersebut dinilai bertentangan secara frontal dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Pakar […]

. 3 bulan yang lalu

Ada Apa Dibalik Ngototnya Kapolri ‘Kuasai” 17 Kementerian dan Lembaga Negara?

DEMOCRAZY.ID – Tentu banyak yang bertanya. Ngotot amat sih Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil diluar struktur Kepolisian. Ada apa? Sebab Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu. Tok tok tok. Polisi aktif mundur atau pensiun dari Kepolisian bila ingin menduduki jabatan sipil diluar struktur Kepolisian. Kenapa harus mundur atau pensiun? Agar […]

. 3 bulan yang lalu

Tukar Guling Presiden dan Kapolri: Cabut Perpol 10/2025 Tapi Tangkap Roy Suryo Cs?

DEMOCRAZY.ID – Beredar kabar Perpol Nomor 10/2025 yang dinilai kontroversial itu karena mengangkangi konstitusi bakal dicabut. Kita tunggu. Benar-benar dicabut atau hanya direvisi? Atau jangan-jangan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD hanya di PHP. Pencabutan Perpol Nomor 10/2025 sebagai win-win solution antara Presiden dan Kapolri. Telah terjadi kompromi politik. Seperti kata pepatah populer, “Tidak ada makan […]

. 3 bulan yang lalu

‘Kapolri Perkuat Isu Kudeta Merangkak?’

‘Kapolri Perkuat Isu Kudeta Merangkak’ Oleh: Tarmidzi Yusuf | Kolumnis Sepekan terakhir Indonesia heboh. Anehnya Presiden Prabowo dan orang-orang terdekatnya diam seribu bahasa. Bukan hal biasa. Bungkam pertanda merestui atau setidaknya mengetahui kontroversi yang muncul. Atau cermin ketidakberdayaan. Biasanya dengan sigap, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi atau Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad tampil ke […]

. 3 bulan yang lalu

Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa ‘Batalkan’ Perpol 10/2025

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie buka suara mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang menjadi polemik karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurutnya peraturan polisi, maupun peraturan sejenisnya, semisal peraturan KPK, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri harus dihormati lebih dahulu, sampai ada pejabat yang berwenang […]

. 3 bulan yang lalu

Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik!

DEMOCRAZY.ID – Sebuah peraturan baru di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memicu polemik tajam dan kini menjadi agenda pembahasan serius di tingkat komisi reformasi. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi, khususnya di 17 kementerian/lembaga, kini menjadi bola panas yang akan segera dibahas oleh Komisi […]

. 3 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya