mpr

BAHAYA! Pilkada Via DPRD Akan Jadi Pintu Masuk Wacana Pilpres Kembali Lewat MPR

DEMOCRAZY.ID – Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat bertentangan dengan amanat reformasi. Bahkan wacana tersebut dinilai sangat membahayakan nilai demokrasi. “Mengapa? Pertama, hal tersebut mengkhianati amanat reformasi 1998 lalu, di mana kedaulatan/hak rakyat dicabut dan menjadi monopoli segelintir elite partai politik saja,” tegas Ardha, Jumat (9/1/2026). Dia […]

. 3 minggu yang lalu

PN Jakpus: Pemakzulan Wapres Gibran Hanya Bisa Lewat MPR, Bukan Perdata!

DEMOCRAZY.ID – Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Sunoto mengatakan, status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment melalui MPR RI. “Berkaitan dengan status wakil presiden, berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang 45, wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dipersoalkan ya, hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme […]

. 1 bulan yang lalu

Massa Demo di MK Minta Asrul Sani ‘Dipecat’ Buntut Tudingan Ijazah Palsu

DEMOCRAZY.ID – Sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, hari ini. Mereka menuntut Hakim MK Arsul Sani untuk diperiksa dan dipecat buntut tudingan ijazah palsu doktoralnya. Pantauan di lokasi, Selasa (18/11/2025), massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 10.10 WIB. […]

. 2 bulan yang lalu

8 Aturan Etika DPR yang Sering Dilanggar, Bikin Rakyat Jadi Gerah!

DEMOCRAZY.ID – Setiap kali DPR disorot publik, topiknya hampir selalu sama. perilaku anggota dewan yang bikin geleng kepala. Dari flexing harta, tidur saat sidang, sampai ucapan nyeleneh di media sosial. Padahal, semua anggota DPR sebenarnya terikat oleh Kode Etik DPR RI seperangkat aturan yang mengatur bagaimana wakil rakyat harus berperilaku di dalam maupun di luar […]

. 3 bulan yang lalu

Rizal Fadillah Desak MPR Segera Evaluasi Gibran, Kenapa?

DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali blak-blakan mengenai dorongan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dikatakan Rizal, KPU menjadi lembaga yang paling bertanggungjawab atas lolosnya Gibran sebagai Caon Wapres pada Pemilu 2024. “KPU tidak meminta ijazah atau sertifikat yang setara dengan SLTA di Indonesia, demikian juga tidak melakukan verifikasi atas Surat Keterangan […]

. 3 bulan yang lalu