mahkamah konstitusi

Dicap ‘Raja Bolos’ Sidang MK, Anwar Usman Akhirnya Buka Suara: Saya Sakit…

DEMOCRAZY.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman angkat bicara mengapa sering tak hadir dalam sidang MK. Ia mengaku memiliki penyakit yang dideritanya sejak awal 2025. “Saya itu awal tahun 2025, ya, itu betul-betul saya baru pernah merasakan sakit, itu boleh dibilang saya jatuh, ya bukan pingsan lagi, sudah-sudah lupa sama sekali, saya pikir sudah […]

. 3 bulan yang lalu

Mahasiswa vs Pemerintah di MK: Siapa yang Akan Menang Dalam Uji Materi KUHP Nasional?

DEMOCRAZY.ID – Dengan resmi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi semakin sibuk. Pasalnya, sejumlah elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, langsung melayangkan gugatan terhadap sejumlah pasal dalam KUHP baru tersebut. Sejumlah pasal yang diperkarakan antara lain ketentuan demonstrasi tanpa izin, penghinaan terhadap Presiden, […]

. 3 bulan yang lalu

Bayang-bayang Dwifungsi: Saat UU TNI Baru Memicu Perlawanan di Mahkamah Konstitusi!

DEMOCRAZY.ID – Di tengah sorotan publik, gugatan terhadap sistem peradilan militer pun dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, didorong oleh jeritan para korban yang merasa keadilan tak pernah berpihak pada mereka. Salah satu sorotan utama dalam UU TNI yang baru adalah perluasan tugas militer. Pasal 7 kini memuat 16 tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang […]

. 3 bulan yang lalu

BEM PTNU Resmi Gugat UU No. 1 Tahun 2023 ke MK: Ancaman Nyata Bagi Demokrasi Mahasiswa!

DEMOCRAZY.ID – Hati-hati, ruang demokrasi kita sedang dipertaruhkan! Aliansi Mahasiswa dari BEM PTNU Se-Nusantara secara resmi mengambil langkah berani dengan menggugat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ada “pasal karet” yang berpotensi membungkam kritik dan mengkriminalisasi aksi demonstrasi mahasiswa di masa depan. Pasal 232 dan 233 Jadi Sorotan: Kritik atau […]

. 3 bulan yang lalu

Kala Hakim Anwar Usman Jadi ‘Juara’ Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?

DEMOCRAZY.ID – Catatan kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman sepanjang 2025 menjadi sorotan tajam setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membeberkan laporan resmi pelaksanaan tugas para hakim. Dalam laporan tersebut, sebuah anomali mencolok: Anwar tercatat sebagai hakim dengan tingkat ketidakhadiran paling tinggi dibandingkan seluruh koleganya. NAMUN, alih-alih berujung pada sanksi etik yang tegas, temuan ini hanya […]

. 4 bulan yang lalu

Rapat di DPR, Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai jabatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini ilegal. Rullyandi mengatakan pengangkatan Suhartoyo tak menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu disampaikan Rullyandi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, […]

. 4 bulan yang lalu

‘Raja Bolos’ di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan

DEMOCRAZY.ID – Fakta mengejutkan terungkap dari laporan akhir tahun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hakim Konstitusi Anwar Usman tercatat menjadi hakim yang paling sering absen atau ‘bolos’ dari tugas persidangan sepanjang tahun 2025, dengan total ketidakhadiran mencapai 113 kali. Alih-alih memberikan sanksi tegas, MKMK mengaku hanya mengirimkan surat pengingat kepada ipar Presiden Joko Widodo tersebut. […]

. 4 bulan yang lalu

Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

DEMOCRAZY.ID – Publik kembali menyoroti kehadiran pasal kontroversial terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pasal yang kerap dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan berpendapat ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di masa lalu. Lantas, mengapa pemerintah memutuskan untuk “menghidupkannya” kembali di KUHP baru? […]

. 4 bulan yang lalu

UU Darurat Amnesti – Abolisi Digugat ke MK, Dinilai Beri Celah Kekuasaan Berlebih ke Presiden!

DEMOCRAZY.ID – Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi menimbulkan permasalahan. Gugatan ini dimohonkan oleh empat orang yang bernama Sahdan, Abdul Majid, Moh Abied, dan Rizcy Pratama. “Presiden dengan mudahnya secara serampangan memperluas sendiri makna […]

. 4 bulan yang lalu

11 Mahasiswa Gugat Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres KUHP Baru! Anggap Pembangkangan Putusan MK

DEMOCRAZY.ID – 11 mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka menggugat Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal tersebut terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Sementara, gugatan sudah teregister ke MK sejak Senin (29/12/2025) dengan nomor perkara 275/PUU-XXIII/2025. Berikut bunyi pasal yang […]

. 4 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya