dpr

UU MD3 Merampas Kedaulatan Rakyat: DPR Jadi Petugas Partai, Bukan Wakil Rakyat!

DEMOCRAZY.ID – UU MD3 bukan sekadar aturan, melainkan alat monopoli partai politik. Jika tidak diubah, DPR akan terus menjadi boneka partai, bukan wakil rakyat. Saatnya MK berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki! Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 telah menjadikan pemberhentian anggota DPR sebagai hak eksklusif partai politik, seolah-olah kursi parlemen adalah […]

. 5 bulan yang lalu

Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa ‘Pecat’ Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto tak sepakat dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rakyat bisa pecat langsung anggota DPR. Itu menanggapi gugatan empat mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU […]

. 5 bulan yang lalu

Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog!

DEMOCRAZY.ID – Debut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung global mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, langsung diwarnai ‘catatan khusus’ dari Parlemen. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, memberikan lampu hijau namun menitipkan sejumlah harapan besar yang harus dibawa pulang oleh Gibran. […]

. 5 bulan yang lalu

Politikus PDIP Soal Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR: Rakyat yang Mana?

DEMOCRAZY.ID – Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto mempertanyakan gugatan UU MD3 oleh mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar masyarakat bisa memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Darmadi mengaku tak mempermasalahkan gugatan tersebut sebab merupakan hak warga negara. Namun, dia mempertanyakan mekanisme pemecatan. Dia terlebih mempertanyakan rakyat yang bisa memiliki […]

. 5 bulan yang lalu

Gugat UU MD3, Mahasiswa Tuntut Rakyat Bisa ‘Turunkan’ Anggota DPR!

DEMOCRAZY.ID – Lima mahasiswa menggugat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masuk dalam registrasi MK dengan nomor perkara 199/PUU-XXIII/2025. Mereka adalah Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Gugatan mereka adalah Pasal 239 ayat (2) huruf d […]

. 5 bulan yang lalu

DPR Merasa Aman? Heboh Mahasiswa Tuntut Agar Rakyat Bisa Turunkan Wakilnya Sendiri!

DEMOCRAZY.ID – Sejumlah mahasiswa mendesak agar rakyat diberi hak langsung untuk memberhentikan anggota DPR yang dianggap tak lagi layak duduk di parlemen. Desakan itu ditempuh melalui langkah hukum mereka resmi mengajukan uji materiil terhadap. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut telah masuk dalam […]

. 5 bulan yang lalu

Benarkah KUHAP Baru Izinkan ‘Penyadapan’ Tanpa Izin? Ini Penjelasan Lengkap Komisi III Soal KUHAP Baru!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan isu yang beredar luas di media sosial mengenai revisi KUHAP. Ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut kepolisian dapat menyadap tanpa izin pengadilan adalah hoaks dan tidak sesuai dengan isi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disahkan. Dalam laporan Komisi […]

. 5 bulan yang lalu

RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang ‘Diprotes’ Publik!

DEMOCRAZY.ID – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang II tahun 2025–2026, yang berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut turut dihadiri oleh […]

. 5 bulan yang lalu

Benarkah KUHAP Baru Bisa Mengancam? Ini Isi Lengkap Pasal-Pasal Soal Penyadapan Hingga Penahanan!

DEMOCRAZY.ID – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/11/2025). Namun RKUHAP dianggap masih belum sempurna dan mendapat sorotan. DPR RI lewat Komisi III yang juga Panitia Kerja (Panja) pembahasan RKUHAP buru-buru memberikan bantahan kalau aturan baru KUHAP tidak membahayakan. Dalam sorotan, […]

. 5 bulan yang lalu

Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!

Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP! Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa pada sidang paripurna DPR yang rencananya pada Selasa pekan depan untuk disahkan. Proses Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP pada […]

. 5 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya