apbn

Tak Mau Dengar Masukan Eks Menteri dan Pakar, M Sobary: Proyek Kereta Whoosh Bukti Jokowi Otoriter!

DEMOCRAZY.ID – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik keras kepada mantan Presiden Jokowi yang menginisiasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung kini bernama Kereta Whoosh. Karena menciptakan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut mantan LKBN Antara itu, Jokowi tidak pernah mendengarkan pertimbangan para ahli, termasuk mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Pakar Kebijakan Publik Agus […]

. 2 bulan yang lalu

Jusuf Kalla Sindir ‘Warisan Utang’ Jokowi Bikin Berat Ekonomi Prabowo Subianto

DEMOCRAZY.ID – Lugas saja, mantan Wakil Presiden (Wapres) yang dikenal sebagai pengusaha senior, Jusuf Kalla (JK) menyebut sejumlah tantangan ekonomi yang tidak ringan, harus dihadapi Presiden Prabowo Subianto. Mulai faktor eksternal hingga internal, termasuk warisan utang dari pemerintahan sebelumnya (Jokowi-KH Maruf Amin). Dikutip dari siniar Quo Vadis Indonesia yang dipandu mantan Dubes Norwegia, Todung Mulya […]

. 2 bulan yang lalu

M Sobary Soroti Sikap Jokowi yang Tak Dengarkan Saran Ahli Soal Whoosh: Cermin Pemimpin Otoriter!

DEMOCRAZY.ID – Budayawan Mohamad Sobary alias M Sobary menyinggung proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh saat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut pria 73 tahun yang juga dikenal sebagai kolumnis tersebut, Jokowi tidak mampu memenuhi idealisme dan harapan masyarakat Indonesia. M Sobary belakangan ini menjadi sorotan terkait perubahan sikapnya, […]

. 2 bulan yang lalu

Beban Proyek ‘Cuci Piring’ Era Jokowi: APBN 2026 Kena Virus Cicilan Utang Whoosh Rp1,2 Triliun!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat BUMN sekaligus Direktur Indonesia Center, Herry Gunawan menyebut, pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh lewat APBN, sama saja dengan menyimpan virus. Pasalnya, pemerintah harus menanggung beban utang yang mencapai Rp1,2 triliun. “Utang Whoosh ini berpotensi menjadi masalah yang tak pernah tuntas, dan bisa membuat APBN terus tersandera. Sementara, kebutuhan pembiayaan […]

. 3 bulan yang lalu

Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak!

DEMOCRAZY.ID – Rencana pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam dewan perdamaian atau Board of Peace (BoP) buatan Donald Trump dengan estimasi biaya mencapai 1 miliar dolar AS atau setara lebih kurang Rp17 triliun menuai sorotan. Apalagi sebagian besar rencananya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana, […]

. 3 bulan yang lalu

Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak tegas kementerian/lembaga (K/L) yang lamban dalam belanja anggaran dengan menariknya kembali ke kas negara. Purbaya mengungkap, hingga kini, terdapat sejumlah K/L yang secara sukarela mengembalikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan karena tidak sanggup menyerapnya hingga akhir tahun 2025. “Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang […]

. 6 bulan yang lalu

Pukat UGM Wanti-Wanti Prabowo Jika Pakai APBN Bayar Utang Proyek Whoosh: Bisa Terjerat Korupsi!

DEMOCRAZY.ID – Peneliti PUKAT Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman berpendapat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang korporasi berisiko hukum. Ia menyampaikan pendapatnya tersebut dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025) dengan tema “Ribut Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab”. Dalam dialog tersebut, Zaenur menjawab pertanyaan mengenai apakah audit […]

. 6 bulan yang lalu

Kacau! 59 Kali Pakai Jet Pribadi Bukan untuk Logistik Pemilu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin ‘Hanya’ Disanksi Peringatan Keras DKPP

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin terungkap sebanyak 59 kali menggunakan jet pribadi untuk perjalanan dinas. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun telah memutuskan memberikan sanksi berupa peringatan keras. Tak hanya kepada Mochammad Afifuddin, sanksi juga diberikan kepada empat anggota KPU lainnya. Sebagai informasi, Afifuddin bersama empat anggota KPU lainnya 59 […]

. 6 bulan yang lalu

PANAS! Dedi Mulyadi Bantah Menkeu Purbaya, Bilang Tak Ada Dana APBD Jabar Mengendap di Deposito

DEMOCRAZY.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pemprov Jabar mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito, karenanya dia mengusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya. Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan […]

. 6 bulan yang lalu

Jadi Beban Negara, Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat!

DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurut Syahganda, ada banyak kejanggalan sejak awal proyek ini dimulai, terutama dalam konteks geopolitik dan kebijakan ekonomi yang dinilainya sangat […]

. 6 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya